Bappenas Sebut Baru 15 Persen Rumah Selesai Direnovasi Pasca-gempa Lombok

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, baru 15 persen rumah yang selesai direnovasi pasca-gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mereka tengah mengerjakan 61.000 rumah, serta 400 fasilitas umum dan fasilitas sosial dari total 225.000 bangunan rusak yang harus diperbaiki.

"Gubernur lapor 15 persen sudah selesai, artinya sudah beres. Sekitar 35 persen masih proses renovasi. Yang 50 persen belum," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Rekonstruksi Pasca-gempa Lombok, 61.000 Rumah Sedang Dibangun

Ia mengatakan, sebanyak 50 persen rumah belum dibangun lantaran masyarakat belum selesai menentukan pilihan jenis rumah yang akan dibangun.

Di NTB, masyarakat yang rumahnya rusak total ditawarkan membangun beberapa jenis rumah yakni berupa Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan Rumah Instan Konvensional (Riko). Kedua jenis rumah itu dinyatakan tahan gempa.

Oleh karena itu, dalam rapat bersama Wapres tadi, Gubernur NTB diminta untuk mengimbau warganya agar segera menentukan pilihan jenis rumah yang hendak dibangun.

"Gubernur berjanji akan segera menyelesaikan karena keterlambatan ini lebih karena masyarakat masih memilih-milih dari berbagai jenis rumah yang diusulkan," lanjut Bambang.

Baca juga: Masa Transisi Darurat Gempa Lombok Diperpanjang 135 Hari

Sementara itu, rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara).

Selain itu, saat ini juga dimulai pencairan anggaran untuk pembangunan Huntara gelombang kedua.

Pemerintah pusat juga menunggu finalisasi proses pemetaan lahan untuk relokasi dari wilayah rawan gempa ke tempat yang aman dari ancaman gempa.

"Untuk Sulteng, proses rekonstruksi untuk wilayah relokasi ini akan segera dimulai, jadi Menteri PUPR melaporkan nanti akan dilakukan groundbreaking untuk relokasi wilayah-wilayah yang memang harus pindah warganya," lanjut dia.