Kompas.com - 10/05/2019, 15:41 WIB
Tokoh nasional Agum Gumelar saat ditemui usai melayat istri Indro Warkop, Nita Octobijanthy di RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018). KOMPAS.com/ANDIKA ADITIATokoh nasional Agum Gumelar saat ditemui usai melayat istri Indro Warkop, Nita Octobijanthy di RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mengkritik seruan revolusi dan people power oleh sejumlah tokoh pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Menurut mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut, dalam konteks saat ini, cita-cita dari seruan revolusi dan people power itu tidak akan terwujud.

“Sekarang ini, sangat sulit mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional seperti itu,” ujar Agum saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Eggi Sudjana: People Power Dituduh Makar Itu Salah Alamat

Seruan revolusi misalnya. Menurut Agum, revolusi hanya dapat diarahkan kepada kaum penjajah dalam rangka merebut kemerdekaan. Cara tersebut pernah dilakukan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah dari Nusantara.

Namun kini, bangsa Indonesia sudah merdeka. Rakyat dan pemerintah tinggal bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Sementara mengenai people power, Agum juga mengatakan, seruan itu hanya dapat berlaku terhadap pemerintahan yang otoriter alias diktator.

“Tapi lihat sekarang, Pak Jokowi dengan pemerintahannya di mata masyarakat kita, 70 persen lebih itu merasa puas dengan apa yang dikerjakan. Ingat, people power itu adalah ungkapan perasaan tidak puas mayoritas rakyat terhadap rezim yang berkuasa,” ujar Agum.

“Katakanlah waktu 1998. Mayoritas rakyat memang tidak puas dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Maka muncullah, yang tadinya riak-riak, kemudian terjadi krisis moneter. Riak-riak ini berubah menjadi gelombang people power,” lanjut dia.

Baca juga: Eggi Sudjana, Seruan People Power, dan Dugaan Makar

Bahkan, pada Pemilu 2019, berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa Jokowi yang didampingi Kiai Haji Ma’ruf Amin masih dipercaya untuk kembali menjabat Presiden pada periode 2019-2024.

“Jadi, dari syarat pertama people power atau revolusi itu saja sudah tumbang,” ujar Agum.

Ia pun berharap tokoh-tokoh yang menyerukan tersebut tidak lagi melakukan provokasi terhadap masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X