Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Gelar Rekapitulasi Suara Nasional Besok, Dimulai dari Bangka Belitung dan Bali

Kompas.com - 09/05/2019, 23:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu nasional dalam negeri, Jumat (10/5/2019).

Rakapitulasi bakal dimulai dengan membacakan hasil rekapitulasi suara dua provinsi, yaitu Bangka Belitung dan Bali.

"(Rekapitulasi) direncanakan pukul 13.00, tapi kita masih menggunakan satu panel terlebih dahulu karena yang sudah hadir ini kan Bangka Belitung dengan Bali," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Evi mengatakan, selain Bangka Belitung dan Bali, provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah juga telah menyelesaikan relapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Selesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Suara di 129 Wilayah Luar Negeri

Namun, KPU belum dapat memastikan waktu pelaksanaan rekapitulasi nasional tiga provinsi tersebut, lantaran dokumen mereka belum sampai ke Jakarta.

Sementara ini, baru dokumen rekapitulasi Bangka Belitung dan Bali yang sudah diterima KPU RI.

"Untuk proses pertama itu dua (provinsi) dulu yang kita akan laksanakan," ujar Evi.

Evi menyebut, tidak menutup kemungkinan malam ini atau besok akan ada sejumlah provinsi lainnya yang selesai melakukan rekap tingkat provinsi.

Sehingga selanjutnya dokumen bisa segera disampaikan ke KPU RI untuk dilakukan rekapitulasi nasional.

"Jangan-jangan nanti malam ada tambahan 3 sampai 4 provinsi lagi yang selesai nanti malam. Temen-temen juga harus bisa melihat bahwa bagaimana setelah selesai rekap di tingkat provinsi kan akan dibawa kemari bersama dengan dokumen yang ada, proses pembawaan dokumen untuk ke Jakarta," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com