Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag: Awal Ramadhan 1440 Hijriah Jatuh pada Senin 6 Mei 2019

Kompas.com - 05/05/2019, 19:10 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama mengumumkan bahwa awal Ramadhan 1440 Hijriah jatuh pada Senin 6 Mei 2019. Dengan demikian, awal ibadah puasa dimulai pada Senin, besok.

"Dengan dua hal, posisi hilal dan mendengar kesaksian rukyat, seluruh peserta sidang dengan sepakat dan mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1440 Hijriah jatuh pada esok hari Senin 6 Mei 2019," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Baca juga: Sidang Isbat, Rukyat, Hisab, dan Penanggalan Islam

Keputusan ini sesuai hasil sidang isbat yang digelar pada pukul 17.00 WIB, di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama.

Sidang diawali dengan pemaparan posisi hilal awal Ramadhan oleh Tim Falakiyah Sidang Isbat Kementerian Agama.

Baca juga: Sidang Isbat Dimulai, Hisab Sudah Menunjukkan Hilal

Setelah pemaparan, usai ibadah shalat Maghrib, masing-masing perwakilan Kemenag yang tersebar di 102 titik melaporkan hasil data hisab dan pantauan rukyatul hilal yang telah dilakukan di seluruh Indonesia.

Sidang isbat melibatkan unsur Kementerian Agama, DPR, MUI, ormas-ormas Islam, serta perwakilan negara sahabat. Sidang digelar secara tertutup.

Kompas TV PBNU telah memutuskan bahwa puasa ramadan akan dimulai pada besok Senin 6 Mei 2019, hal tersebut dikarenakan pantauan hilal sudah terlihat di beberapa lokasi dimana PBNU melakukan pemantauan hilal. Berikut kita simak pernyataan dari PBNU terkait penentuan 1 Ramadan 1440 H. #Hilal #sidangisbat #pbnu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com