TKN Jokowi-Ma'ruf: Kami Tak Menemukan Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 02/05/2019, 20:56 WIB
Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKetua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Benny Ramdhani mengingatkan bahwa kecurangan Pemilu 2019 bukan hanya menjadi catatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

TKN juga memiliki laporan kecurangan yang merugikan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi jika ada kecurangan dan pelanggaran itu tidak hanya jadi catatan 02 tapi juga 01. Perbedaannya adalah kami tidak pernah menemukan kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Benny di Posko Cemara, Menteng, Kamis (2/4/2019).

Baca juga: TKN Terima 14.843 Laporan Dugaan Kecurangan yang Untungkan Kubu Prabowo

 

Terstruktur yang dimaksud Benny adalah kecurangan yang melibatkan pemerintah dengan penyelenggara pemilu.

Sedangkan sistematis maksudnya kecurangan yang terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sementara masif maksudnya kecurangan yang terjadi dalam skala besar.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Kami Sudah Lihat Gejala Rasionalitas pada Pak Sandi

 

Menurut Benny, kecurangan dalam pemilu bersifat sporadis. Oleh karena itu, kata Benny, TKN tidak ingin menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemilu berlangsung curang.

"Kami tidak pernah mengatakan itu," kata dia.

Benny mengatakan TKN tidak ingin bersikap seperti BPN Prabowo-Sandiaga yang langsung menyimpulkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Apalagi jika nantinya sampai tidak memercayai hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: TKN: Kemenangan 01 Sudah Kami Prediksi Sejak Awal

 

Sebelumnya, Direktorat Hukum dan Advokasi TKN menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di dalam negeri.

Sementara itu, BPN juga mengaku menemukan dugaan kecurangan. Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.

"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry.

Kompas TV Apakah arah koalisi akan berubah Pascapilpres, terutama bagi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang santer dikabarkan akan merapat ke kubu TKN Jokowi-Ma'ruf, betulkah keretakan mulai muncul di tengah koalisi Prabowo-Sandi? Kompastv akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno serta melalui sambungan satelit Sekjen PAN Eddy Soeparno. #koalisipolitik #PAN # PartaiDemokrat

 

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Nasional
Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X