TKN Jokowi-Ma'ruf: Kami Tak Menemukan Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 02/05/2019, 20:56 WIB
Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKetua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Benny Ramdhani mengingatkan bahwa kecurangan Pemilu 2019 bukan hanya menjadi catatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

TKN juga memiliki laporan kecurangan yang merugikan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi jika ada kecurangan dan pelanggaran itu tidak hanya jadi catatan 02 tapi juga 01. Perbedaannya adalah kami tidak pernah menemukan kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Benny di Posko Cemara, Menteng, Kamis (2/4/2019).

Baca juga: TKN Terima 14.843 Laporan Dugaan Kecurangan yang Untungkan Kubu Prabowo

 

Terstruktur yang dimaksud Benny adalah kecurangan yang melibatkan pemerintah dengan penyelenggara pemilu.

Sedangkan sistematis maksudnya kecurangan yang terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sementara masif maksudnya kecurangan yang terjadi dalam skala besar.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Kami Sudah Lihat Gejala Rasionalitas pada Pak Sandi

 

Menurut Benny, kecurangan dalam pemilu bersifat sporadis. Oleh karena itu, kata Benny, TKN tidak ingin menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemilu berlangsung curang.

"Kami tidak pernah mengatakan itu," kata dia.

Benny mengatakan TKN tidak ingin bersikap seperti BPN Prabowo-Sandiaga yang langsung menyimpulkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Apalagi jika nantinya sampai tidak memercayai hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: TKN: Kemenangan 01 Sudah Kami Prediksi Sejak Awal

 

Sebelumnya, Direktorat Hukum dan Advokasi TKN menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di dalam negeri.

Sementara itu, BPN juga mengaku menemukan dugaan kecurangan. Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.

"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry.

Kompas TV Apakah arah koalisi akan berubah Pascapilpres, terutama bagi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang santer dikabarkan akan merapat ke kubu TKN Jokowi-Ma'ruf, betulkah keretakan mulai muncul di tengah koalisi Prabowo-Sandi? Kompastv akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno serta melalui sambungan satelit Sekjen PAN Eddy Soeparno. #koalisipolitik #PAN # PartaiDemokrat

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X