Mendagri Beri Penghargaan kepada 22 Anggota Polri yang Gugur Saat Pemilu 2019

Kompas.com - 02/05/2019, 14:07 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ruang Perjamuan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ruang Perjamuan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan dukacita atas gugurnya anggota Polri saat bertugas mengamankan Pemilu 2019.

Jumlah anggota Polri yang gugur saat bertugas mengamankan Pemilu 2019 sebanyak 22 orang, per Senin (29/4/2019).

Sebagai bentuk apresiasi, Mendagri memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang gugur saat bertugas tersebut.

Penyerahan ada yang diberikan langsung kepada istri salah satu anggota Polri yang gugur bernama Brigka Anumerta Arif Mustaqim, dan ada yang diserahkan ke perwakilan Polri.

Baca juga: Satu Perwira Polres Pangkal Pinang Gugur usai Bertugas Amankan Pemilu

"Pada kesempatan pagi hari ini secara simbolis kami menyampaikan piagam penghargaan bentuk apresiasi atas dedikasi gugurnya saudara-saudara kita dalam mengamankan pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini," kata Tjahjo di Ruang Perjamuan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Tjahjo mengatakan anggota Polri yang gugur tersebut telah ikut mengawal jalannya demokrasi.

Selain itu, ia mengatakan bahwa suksesnya pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi juga tak lepas dari peran Polri.

"Pemerintah menyadari bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat yang di atas 80 persen salah satunya adalah suksesnya peran dari Polri yang mengidentifikasi secara detail per TPS per wilayah," tuturnya.

Cerita Istri Anggota Polri yang Gugur

Frida Arif Mustaqim menerima langsung penghargaan dari Mendagri untuk suaminya, Brigka Anumerta Arif Mustaqim, yang gugur saat mengamankan Pemilu 2019.

Arif merupakan anggota Brimob Polda Metro Jaya yang telah bertugas sejak tahun 2006.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X