Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis, BPN Laporkan Bukti-bukti Kesalahan Input Data Situng ke Bawaslu

Kompas.com - 02/05/2019, 00:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, mengatakan pihaknya akan datang ke Bawaslu membawa bukti-bukti kesalahan input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Kamis (2/5/2019).

Dian mengatakan, hari ini tim relawan IT BPN telah mengumpulkan 13.031 kesalahan dari 225.818 TPS.

"Jadi besok datang ke Bawaslu bukti-bukti itu kita bawa. Total yang sudah di cek 225.818 TPS, 13.031kesalahan perhari ini," kata Dian saat dihubungi kompas.com, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: Relawan IT BPN Klaim Temukan 9.440 Kesalahan Input Data ke Situng KPU

Dian mengatakan, anggota relawan IT BPN akan didampingi pengacara untuk menunjukkan bukti-bukti kesalahan input data tersebut ke Bawaslu.

"Besok ada Mustofa ada nanti didampingi oleh beberapa lawyers yang untuk menunjukkan saya lupa beberapa nama karena itu tim relawan ya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membantah pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut kesalahan entry data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) mencapai ribuan kali.

Baca juga: Agar Tak Gaduh, TKN Ajak BPN Laporkan Temuan Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

Kesalahan entry data Situng, kata dia, berada di kisaran angka 140.

"(Kesalahan entry data Situng) enggak sampai ribuan, baru 140-an," kata Ilham saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Ilham meminta, jika BPN menemukan ada entrydata yang salah atau tidak sinkron antara scan formulir C1 dengan yang tertera di Situng, maka sebaiknya dilaporkan ke KPU.

Jika benar ada kesalahan, maka KPU akan melakukan koreksi.

"Mana kalau ada datanya? Mana? Ayo, laporkan aja ke kita, kita cocokan," ujar Ilham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com