Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Hasil Real Count KPU Semakin Stabil, Tunjukan Keunggulan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 29/04/2019, 11:33 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin stabil. Pada situs Situng KPU yang diakses pagi ini, data yang masuk sudah hampir 50 persen.

"Proses rekapitulasi manual secara berjenjang, semakin memastikan kemenangan paslon Jokowi-KH Ma'ruf Amin," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Data yang masuk mencapai 405.374 TPS dari total 813.350 TPS. Jika dipresentasekan, jumlah tersebut mencapai 49,84 persen.

Baca juga: Situng KPU Data 50,4 Persen, Prabowo-Sandiaga Unggul di 19 Kabupaten/Kota di Sulsel

Hasil Situng sementara ini menunjukan, pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 56,19 persen. Sementara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan suara 43,81 persen.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Keunggulan Jokowi-Ma'ruf sudah diprediksi melalui hasil quick count sebelumnya. Menurut Hasto, ini merupakan bukti bahwa quick count yang dilakukan lembaga survei kredibel jarang meleset.

Baca juga: Kata Mahasiswa Unhas soal Quick Count dan Real Count: Jangan Rusuh hingga Tunggu KPU

Sebab, quick count dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Selain itu data yang diambil merupakan data otentik yaitu dokumen C1.

"Hasilnya, kemenangan rakyat semakin mengukuhkan kepemimpinan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dengan selisih suara diperkirakan lebih dari 18,5 juta suara," ujar Hasto.

Baca juga: Penyebar Video Hoaks Emak-emak Labrak Gudang KPU Ditangkap di Rumah Mertua

 

Adapun, Situng bukan merupakan hasil resmi yang akan ditetapkan KPU. Situng hanya rujukan bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi suara.

Situng juga berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat atas proses rekapitulasi suara. 

Masyarakat bisa melapor ke KPU jika menemukan kesalahan entry data scan C1 ke Situng.

Kompas TV Batas waktu yang untuk melaksanakan pemilihan suara ulang selesai. Penetapan batas akhir melakukan pemungutan suara ulang telah sesuai dengan undang-undang pemilu. Sabtu 27 April, merupakan batas akhir pemungutan ulang suara berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman menyatakan pemungutan suara ulang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, Arif berharap ketika PSU sudah berjalan permasalahan tidak kembali muncul.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com