PDI-P: Hasil Real Count KPU Semakin Stabil, Tunjukan Keunggulan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 29/04/2019, 11:33 WIB
Situng KPU Data 49,84 Persen, Senin (29/4/2019) pagi. https://pemilu2019.kpu.go.idSitung KPU Data 49,84 Persen, Senin (29/4/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) semakin stabil. Pada situs Situng KPU yang diakses pagi ini, data yang masuk sudah hampir 50 persen.

"Proses rekapitulasi manual secara berjenjang, semakin memastikan kemenangan paslon Jokowi-KH Ma'ruf Amin," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Data yang masuk mencapai 405.374 TPS dari total 813.350 TPS. Jika dipresentasekan, jumlah tersebut mencapai 49,84 persen.

Baca juga: Situng KPU Data 50,4 Persen, Prabowo-Sandiaga Unggul di 19 Kabupaten/Kota di Sulsel

Hasil Situng sementara ini menunjukan, pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 56,19 persen. Sementara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan suara 43,81 persen.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Keunggulan Jokowi-Ma'ruf sudah diprediksi melalui hasil quick count sebelumnya. Menurut Hasto, ini merupakan bukti bahwa quick count yang dilakukan lembaga survei kredibel jarang meleset.

Baca juga: Kata Mahasiswa Unhas soal Quick Count dan Real Count: Jangan Rusuh hingga Tunggu KPU

Sebab, quick count dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Selain itu data yang diambil merupakan data otentik yaitu dokumen C1.

"Hasilnya, kemenangan rakyat semakin mengukuhkan kepemimpinan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dengan selisih suara diperkirakan lebih dari 18,5 juta suara," ujar Hasto.

Baca juga: Penyebar Video Hoaks Emak-emak Labrak Gudang KPU Ditangkap di Rumah Mertua

 

Adapun, Situng bukan merupakan hasil resmi yang akan ditetapkan KPU. Situng hanya rujukan bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi suara.

Situng juga berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat atas proses rekapitulasi suara. 

Masyarakat bisa melapor ke KPU jika menemukan kesalahan entry data scan C1 ke Situng.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X