Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Bima Arya, Waketum Bantah PAN Terbelah soal Arah Koalisi

Kompas.com - 26/04/2019, 19:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo membantah partainya terbelah dalam menentukan arah koalisi di antara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Dradjad menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyatakan partainya terbelah dalam menentukan arah koalisi.

"Soal terbelah, PAN sama sekali tidak terbelah. Sejak dulu memang ada beberapa pengurus PAN yang mendukung Pak Jokowi termasuk Mas Tris (Sutrisno Bachir). Tapi PAN sebagai organisasi solid-solid saja," kata Dradjad melalui pesan singkat, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Bima Arya Yakin Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Terkait Arah Dukungan PAN

Ia lantas mengingatkan Bima agar mematuhi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang memutuskan untuk mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Ia pun meminta tak melakukan manuver politik dengan melontarkan pernyataan yang bersebrangan dengan keputusan resmi partai, khususnya terkait arah koalisi.

Dradjad juga meminta Bima meniru mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir yang mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 namun tak membuat kegaduhan di partai.

Baca juga: Bima Arya Akui Ada Perbedaan Pendapat di Internal PAN soal Arah Dukungan Partai

 

Dradjad mengatakan Sutrisno tetap menghargai keputusan Rakernas PAN meskipun karena mendukung Jokowi secara pribadi dan tak membawa-bawa partai.

"Jangan lupa PAN banyak jasanya terhadap Bima hingga menjadi Wali Kota Bogor dua periode. Jadi tidak usahlah bermanuver yang menimbulkan kegaduhan. Tirulah Mas Tris. Beliau sejak 2014 mendukung Pak Jokowi," papar Dradjad.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengakui, ada perbedaan pendapat di internal partai soal arah dukungan PAN ke depan.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Isu PAN Merapat, dan Tanggapan BPN

Meski demikian, menurut Bima, perbedaan baru sebatas pendapat kader dan belum mengubah keputusan partai.

"Baru di grup WhatsApp. Ada yang memilih tetap di 02, ada juga wacana untuk yang membuka segala kemungkinan. Itu biasa di WhatsApp grup," ujar Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Wali Kota Bogor ini mengatakan, pendapat yang disampaikan para kader yang disampaikan melalui grup percakapan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan partai.

Pengambilan keputusan partai, apalagi mengenai arah dukungan, menurut Bima, harus ditentukan melalui mekanisme partai.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menghadiri pelantikan Gubernur Maluku di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (24/4) siang. Namun ada moment menarik saat Surya Paloh berbincang serius dengan Zulkifli Hasan. Apakah ini pertanda PAN mulai merapat ke kubu pendukung Jokowi? Berikut informasinya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com