Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: BPN Minta C1 ke Bawaslu, Jangan-jangan Baru Mau Bikin "War Room"

Kompas.com - 26/04/2019, 19:17 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mempertanyakan langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang meminta salinan formulir C1 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong curiga ini artinya BPN baru akan melakukan rekapitulasi suara.

"Bawaslu mengungkapkan BPN Prabowo Sandi itu mengajukan permohonan salinan data C1. Ini menarik pernyataan ini dari Bawaslu. Jangan jangan mereka memang tidak punya dan baru mau bikin war room," ujar Usman di posko rekapitulasi suara TKN di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Benarkan BPN Prabowo-Sandiaga Meminta Formulir C1

 

Menurut dia, hal ini semakin memperkuat keraguan TKN terhadap klaim kemenangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Sejak malam pencoblosan, Prabowo sudah mengklaim menang 62 persen berdasarkan data real count dari 320.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Seharusnya, BPN sudah memiliki data dari 320.000 TPS tersebut dan tidak perlu meminta dokumen C1 dari Bawaslu.

"Pertanyannya klaim 62 persen dari mana selama ini?" kata Usman.

Baca juga: Amien Rais Himbau Anak Bangsa Amankan C1 dengan Handphone

 

Juru bicara TKN, Arya Sinulingga mengatakan, langkah BPN meminta formulir C1 kepada Bawaslu membuktikan klaim kemenangan Prabowo adalah kebohongan.

Menurut Arya, BPN sejak awal tidak memiliki data sebanyak 40 persen seperti yang diklaim sebelumnya.

"Itu membuktikan bahwa mereka tidak punya data. Klaim mereka hari pertama sudah mencapai 40 persen data C1 itu bohong semua," ujar Arya.

Baca juga: BPN: TKN Tidak Perlu Lihat Rekapitulasi Suara Kami karena Sifatnya Rahasia

 

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin membenarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meminta dokumen formulir C1 ke pihaknya.

Dokumen itu diminta BPN sekitar 3-4 hari lalu. Oleh Bawaslu, dokumen tersebut diserahkan Kamis (25/4/2019).

Afif mengatakan, dokumen C1 bersifat terbuka dan boleh diminta oleh siapapun.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memastikan belum ada pertemuan antara capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan utusan capres nomor urut 01 Joko Widodo.<br /> Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patraia yang Minggu (21/4) sore mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta mengatakan, agenda Prabowo Hari ini adalah bertemu tim interal dan eksternal membahas formulir C1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com