BPN: TKN Tidak Perlu Lihat Rekapitulasi Suara Kami karena Sifatnya Rahasia

Kompas.com - 25/04/2019, 12:50 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean, mengatakan, pihaknya memiliki konsep berbeda dalam pengumpulan formulir C1.

Oleh karena itu, ia meminta TKN tidak membayangkan penghitungan real count yang dilakukan BPN sama seperti war room TKN.

"Jangan dibayangkan bahwa kami itu seperti apa yang dipunya TKN. Kami punya konsep berbeda terkait dengan pengumpulan suara C1 bukan seperti war room-nya TKN mungkin ya," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/4/2019).

Ferdinand mengatakan, TKN tidak perlu melihat proses rekapitulasi suara versi BPN karena sifatnya rahasia.

Baca juga: TKN Undang BPN Pantau War Room Rekapitulasi Suara

"Boleh saja, tapi saya pikir tidak perlu karena itu sifatnya rahasia dan nanti ujungnya akan jadi barang bukti di MK," ujar Ferdinand.

Ferdinand juga mengatakan, BPN punya konsep rekapitulasi suara berpindah-pindah atau bergeser dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini berbeda dengan TKN yang memiliki satu tempat rekapitulasi suara.

Ia mengatakan, pengumpulan formulir C1 sudah dimulai sejak hari pemungutan suara di Hotel Ambara. Namun, setelah pemilu tempat rekapitulasi berpindah-pindah.

"Kemudian bergeser karena masalah teknologi ya modal komputer jinjing kemudian Wi-Fi kami bisa geser ke mana-mana untuk bergerak mengumpulkan formulir C1," kata dia.

Baca juga: BPN Persilakan TKN jika Mau Buktikan Dugaan Kecurangan oleh Kubu 02

"Jadinya kalau TKN mau lihat war room BPN 02 ya tidak mungkin karena kami mobil bergerak dan ganti-ganti IP address karena kami khawatir ada peretasan atau akses secara ilegal yang menghancurkan dokumen kami," lanjut Ferdinand.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya mengundang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memantau war room mereka.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X