Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN: TKN Tidak Perlu Lihat Rekapitulasi Suara Kami karena Sifatnya Rahasia

Kompas.com - 25/04/2019, 12:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean, mengatakan, pihaknya memiliki konsep berbeda dalam pengumpulan formulir C1.

Oleh karena itu, ia meminta TKN tidak membayangkan penghitungan real count yang dilakukan BPN sama seperti war room TKN.

"Jangan dibayangkan bahwa kami itu seperti apa yang dipunya TKN. Kami punya konsep berbeda terkait dengan pengumpulan suara C1 bukan seperti war room-nya TKN mungkin ya," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/4/2019).

Ferdinand mengatakan, TKN tidak perlu melihat proses rekapitulasi suara versi BPN karena sifatnya rahasia.

Baca juga: TKN Undang BPN Pantau War Room Rekapitulasi Suara

"Boleh saja, tapi saya pikir tidak perlu karena itu sifatnya rahasia dan nanti ujungnya akan jadi barang bukti di MK," ujar Ferdinand.

Ferdinand juga mengatakan, BPN punya konsep rekapitulasi suara berpindah-pindah atau bergeser dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini berbeda dengan TKN yang memiliki satu tempat rekapitulasi suara.

Ia mengatakan, pengumpulan formulir C1 sudah dimulai sejak hari pemungutan suara di Hotel Ambara. Namun, setelah pemilu tempat rekapitulasi berpindah-pindah.

"Kemudian bergeser karena masalah teknologi ya modal komputer jinjing kemudian Wi-Fi kami bisa geser ke mana-mana untuk bergerak mengumpulkan formulir C1," kata dia.

Baca juga: BPN Persilakan TKN jika Mau Buktikan Dugaan Kecurangan oleh Kubu 02

"Jadinya kalau TKN mau lihat war room BPN 02 ya tidak mungkin karena kami mobil bergerak dan ganti-ganti IP address karena kami khawatir ada peretasan atau akses secara ilegal yang menghancurkan dokumen kami," lanjut Ferdinand.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya mengundang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memantau war room mereka.

Hal itu, kata Hasto, dilakukan sebagai bentuk transparansi TKN dalam merekapitulasi suara Pilpres 2019 di hadapan BPN.

Namun, Hasto mengatakan, setelah mengundang BPN, TKN juga ingin melihat war room milik BPN dan disaksikan bersama media.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Kami Akan Buktikan, Kecurangan Dilakukan Kubu 02

"Baik pusat rekapitulasi JAMIN yang dilakukan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDI-P mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1," kata Hasto melalui keterangan tertulis.

"Kami undang lima personel, dua dari BPN dan tiga dari pengamat politik, disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, melihat pusat hitung suara kami. Setelah itu giliran kami ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan mana yang memprovokasi," lanjut Sekjen PDI-P itu.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hasil Hitung Cepat 5 Lembaga Survei Pemilihan Presiden 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com