Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan Pemilu, Nasdem Nilai Gagasannya Prematur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Johnny G Plate tidak setuju dengan usul pembentukan pansus kecurangan pemilu yang diwacanakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, wacana pembentukan pansus ini terlalu prematur.

"Saat ini yang mau dipansuskan itu apa? Hasil pemilu saja belum ada. Ini sangat prematur lah gagasan seperti itu," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/4/2019).

Johnny menilai sekarang adalah saatnya untuk mengawal penyelenggaraan pemilu demi mencegah kecurangan.

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Partai politik melalui saksi-saksi harus optimal mengawasi rekapitulasi suara di tiap tingkatan. 

Dia berharap elite politik bisa menjaga situasi selama masa penghitungan ini.

Johnny mengatakan elite tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang memicu emosi masyarakat.

"Jangan panik dengan memberikan pernyataan-pernyataan akrobatik di ruang publik sekarang ini. Masyarakat sekarang ini justru membutuh sinyal yang positif, diksi-diksi yang membangun silaturahim, yang merekatkan kembali masyarakat," kata dia.

Baca juga: Soal Pansus Kecurangan yang Diusulkan Fadli Zon, PAN Anggap Tak Relevan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: PAN Minta Kubu Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Tak Saling Tuduh Curang

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.