Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Tak Saling Tuduh Curang

Kompas.com - 25/04/2019, 16:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengimbau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ru, dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk tidak mengumbar tuduhan kecurangan Pemilu.

Sebab, menurut dia, tindakan yang dilakukan BPN dan TKN memperkeruh suasana politik.

"Jangan terlalu mengumbar tuduhan bahwa adanya kecurangan ini itu kemudian ada suatu pihak yang klaim menang tetapi quick count merefleksikan sebaliknya. Itu kan tindakan yang tidak membuat suasana menjadi dingin atau sejuk, malah semakin panas," kata Bara saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Habis Pemilu, Terbitlah Tudingan Curang...

Bara mengatakan, pihak BPN merasa ada kecurangan Pemilu karena di hasil rekapitulasi suara versi BPN, Prabowo-Sandiaga sudah menang. Sayang, BPN tak memberi akses publik untuk melihat pusat rekapitulasi suara mereka. 

"Ketika para wartawan meminta akses ke pusat data, mereka tidak diberikan akses dengan berbagai alasan. Itu menjadikan tuduhan tersebut menjadi tidak kredibel," ujarnya.

Sementara itu, Bara juga meminta TKN menahan diri untuk tidak mengumbar kecurangan Pemilu yang diduga dilakukan pihak 02 dan menunggu hasil final real count dari KPU.

Baca juga: Kalau Nyebut Curang, Manipulasi, Beban Pembuktian kepada yang Ngomong

"Sudah ada hasil quick count yang menjadi indikasi awal dan kita masih menunggu real count yang masih berproses di KPU," tuturnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, semua pihak harus mendukung kerja KPU yang sudah menunjukkan dedikasi dan kerja keras memastikan proses pemilu berjalan lancar.

"Karena mereka mengawal proses ini dengan segala keterbatasan baik fisik ataupun waktu, jadi kita apresiasi kepada mereka," katanya.

Baca juga: KPU: Mikir kalau Mau Bilang Curang

Sebelumnya, Direktur Materi Debat BPN, Sudirman Said mengungkapkan bahwa pihaknya mencurigai hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sebagai hasil dari proses yang tidak adil.

Hal itu mengacu pada berbagai temuan kasus dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

"Jadi suasana sekarang itu sebetulnya angka apapun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidak-fair-an," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019.

Baca juga: Ketua KPU: Saya Tegaskan Tak Ada Niat untuk Curang

Di sisi lain, TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyampaikan tentang Kecurangan pemilu yang diduga dilakukan oleh pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti itu.

"Karena selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik bahwa kecurangan terjadi dan korbannya adalah 02. Kami akan buktikan, kecurangan-kecurangan itu justru dilakukan oleh pihak 02," ujar Irfan di Posko Cemara, Menteng, Rabu (24/4/2019).

Kompas TV Tak terima hasil pemilihan umum pada 17 April 2019, sejumlah calon legislatif melakukan aksi protes saat proses rekapitulasi suara akan dilakukan. Aksi protes sejumlah calon legislatif ini dilakukan di depan kantor panitia pemilihan Kecamatan Soramandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Para caleg legislatif ini meminta agar proses rekapitulasi suara dibatalkan karena pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 diduga diwarnai kecurangan.Dalam aksi ini, satu calon legislatif diamankan oleh pihak kepolisian. #Kecurangan #RekapitulasiSuara #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com