Partai Garuda Targetkan 120 Kursi DPRD Provinsi dan 500 Kursi DPRD Kabupaten/Kota

Kompas.com - 25/04/2019, 12:25 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Garuda untuk menargetkan 120 kursi untuk DPRD tingkat provinsi. Sementara, untuk DPRD tingkat kabupaten/kota, sebesar 500 kursi.

"Awal kita itu minimal 500 kabupaten/kota DPRD, 120 (kursi) DPRD provinsi target pertama," kata Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/4/2019).

Setelah pencoblosan dilakukan pada 17 April 2019, Abdullah mengaku masih menunggu proses rekapitulasi yang berlangsung.

Baca juga: Kawal Penghitungan Suara, Partai Garuda Masih Yakin Lolos ke DPR


Namun, informasi mengenai perolehan kursi Partai Garuda di beberapa daerah sudah ia terima. Menurut Abdullah, partainya mendapatkan 2 kursi untuk DPRD Provinsi Maluku Utara.

Untuk daerah Papua, ia mengatakan bahwa Partai Garuda juga mendapatkan kursi.

"DPRD Provinsi (Papua) sedang menunggu rekap tapi untuk DPRD kabupaten/kota Wamena ada 3 kursi yang sudah diinfo ke kami, Biak ada 2 atau 3 kursi yang sudah diinfo ke kami," ungkapnya.

Baca juga: Strategi Senyap Partai Garuda Hadapi Pemilu

Namun, pihaknya masih menunggu data rekapitulasi untuk sejumlah wilayah, misalnya Jawa.

"Beberapa daerah sudah melaporkan cuman beberapa daerah masih menunggu rekap, Jawa itu masih belum dapet yang fix kita," ujar dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X