Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo Minta Relawan Laporkan Kejanggalan Selama Proses Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 23/04/2019, 22:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan meminta para relawan pendukung ikut memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019 mulai dari tingkat kecamatan.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

"Dokumen C1 itu tetap harus terpasang 7×24 jam sejak hari H (pemungutan suara), jadi masih bisa memantau. Potret itu C1 plano di hampir semua kelurahan atau kantor desa," ujar Ferry saat bertemu relawan yang tergabung dalam organisasi Ruang Sandi, di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Bertemu Sekjen Parpol Koalisi, Sandiaga Konsolidasikan Pusat Pengumpulan Formulir C1

Ferry meminta relawan Ruang Sandi mencatat dan melaporkan setiap kejanggalan yang terjadi selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Ia meminta setiap kejanggalan dicatat secara detail. Mulai dari bentuk dugaan pelanggaran, nama kecamatan dan lokasi tempat rekapitulasi dilakukan.

"Khusus kepada teman-teman Ruang Sandi dan generasi milenials mencatatkan dan melaporkan seluruh proses kejadian yang aneh dan janggal dalam rekapitulasi di kecamatan," kata Ferry.

Menurut mantan politisi dari Partai Nasdem itu, seluruh laporan dugaan kecurangan yang diterima BPN akan menjadi dasar untuk mempersoalkan hasil pemilu.

"Jika kita temukan cukup bukti ada upaya yang merata dengan modus yang hampir sama, penghalangan sekaligus pelarangan saksi dalam mengikuti rekapitulasi di kecamatan itu saya kira sebagai sebuah dasar kita nanti untuk mempersoalkan angka itu," ucap Ferry.

Dalam kesempatan itu, Koordinator relawan Ruang Sandi Dimas Akbar menyerahkan 13.700 foto dokumen C1 kepada BPN.

Baca juga: Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Dimas mengatakan, foto dokumen C1 itu dikumpulkan dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Dimas, beberapa waktu belakangan banyak informasi simpang siur terkait hasil hitung cepat dan perhitungan suara KPU. Oleh sebab itu pihaknya mengumpulkan foto C1 sebagai basis data untuk mengawal perhitungan suara hasil pemilu.

"Kita harus kawal C1 dimana ini akan menjadi sumber data primer dari tangan pertama untuk nanti memverifikasi apakah hasil hitung cepat dan yang ditampilkan oleh website KPU itu benar atau tidak," kata Dimas.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pimpinan ormas islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ICMI mendorong adanya rekonsiliasi nasional pasca-pemilu 2019. Salah satunya dengan diadakannya pertemuan antara dua capres yang bersaing, Jokowi dan Prabowo Subianto. Menurut Jusuf Kalla, pertemuan dapat memberikan pesan damai kepada para pendukung dan masyarakat luas. #WapresJK #JusufKalla #JokowiPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com