Timses Prabowo Minta Relawan Laporkan Kejanggalan Selama Proses Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 23/04/2019, 22:04 WIB
Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldansaat memberikan keterangan pers di Media center BPN Prabowo-Sandi di Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019). Sandiaga Uno meminta tim suksesnya melalui Ruang Sandi dan para pendukung mengawal C1 selama masa rekapitulasi KPU agar tak ada kecurangan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGDirektur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldansaat memberikan keterangan pers di Media center BPN Prabowo-Sandi di Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019). Sandiaga Uno meminta tim suksesnya melalui Ruang Sandi dan para pendukung mengawal C1 selama masa rekapitulasi KPU agar tak ada kecurangan.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan meminta para relawan pendukung ikut memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019 mulai dari tingkat kecamatan.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

"Dokumen C1 itu tetap harus terpasang 7×24 jam sejak hari H (pemungutan suara), jadi masih bisa memantau. Potret itu C1 plano di hampir semua kelurahan atau kantor desa," ujar Ferry saat bertemu relawan yang tergabung dalam organisasi Ruang Sandi, di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Bertemu Sekjen Parpol Koalisi, Sandiaga Konsolidasikan Pusat Pengumpulan Formulir C1

Ferry meminta relawan Ruang Sandi mencatat dan melaporkan setiap kejanggalan yang terjadi selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Ia meminta setiap kejanggalan dicatat secara detail. Mulai dari bentuk dugaan pelanggaran, nama kecamatan dan lokasi tempat rekapitulasi dilakukan.

"Khusus kepada teman-teman Ruang Sandi dan generasi milenials mencatatkan dan melaporkan seluruh proses kejadian yang aneh dan janggal dalam rekapitulasi di kecamatan," kata Ferry.

Menurut mantan politisi dari Partai Nasdem itu, seluruh laporan dugaan kecurangan yang diterima BPN akan menjadi dasar untuk mempersoalkan hasil pemilu.

"Jika kita temukan cukup bukti ada upaya yang merata dengan modus yang hampir sama, penghalangan sekaligus pelarangan saksi dalam mengikuti rekapitulasi di kecamatan itu saya kira sebagai sebuah dasar kita nanti untuk mempersoalkan angka itu," ucap Ferry.

Dalam kesempatan itu, Koordinator relawan Ruang Sandi Dimas Akbar menyerahkan 13.700 foto dokumen C1 kepada BPN.

Baca juga: Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Dimas mengatakan, foto dokumen C1 itu dikumpulkan dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Dimas, beberapa waktu belakangan banyak informasi simpang siur terkait hasil hitung cepat dan perhitungan suara KPU. Oleh sebab itu pihaknya mengumpulkan foto C1 sebagai basis data untuk mengawal perhitungan suara hasil pemilu.

"Kita harus kawal C1 dimana ini akan menjadi sumber data primer dari tangan pertama untuk nanti memverifikasi apakah hasil hitung cepat dan yang ditampilkan oleh website KPU itu benar atau tidak," kata Dimas.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X