Kompas.com - 23/04/2019, 22:04 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan meminta para relawan pendukung ikut memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019 mulai dari tingkat kecamatan.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

"Dokumen C1 itu tetap harus terpasang 7×24 jam sejak hari H (pemungutan suara), jadi masih bisa memantau. Potret itu C1 plano di hampir semua kelurahan atau kantor desa," ujar Ferry saat bertemu relawan yang tergabung dalam organisasi Ruang Sandi, di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Bertemu Sekjen Parpol Koalisi, Sandiaga Konsolidasikan Pusat Pengumpulan Formulir C1

Ferry meminta relawan Ruang Sandi mencatat dan melaporkan setiap kejanggalan yang terjadi selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Ia meminta setiap kejanggalan dicatat secara detail. Mulai dari bentuk dugaan pelanggaran, nama kecamatan dan lokasi tempat rekapitulasi dilakukan.

"Khusus kepada teman-teman Ruang Sandi dan generasi milenials mencatatkan dan melaporkan seluruh proses kejadian yang aneh dan janggal dalam rekapitulasi di kecamatan," kata Ferry.

Menurut mantan politisi dari Partai Nasdem itu, seluruh laporan dugaan kecurangan yang diterima BPN akan menjadi dasar untuk mempersoalkan hasil pemilu.

"Jika kita temukan cukup bukti ada upaya yang merata dengan modus yang hampir sama, penghalangan sekaligus pelarangan saksi dalam mengikuti rekapitulasi di kecamatan itu saya kira sebagai sebuah dasar kita nanti untuk mempersoalkan angka itu," ucap Ferry.

Dalam kesempatan itu, Koordinator relawan Ruang Sandi Dimas Akbar menyerahkan 13.700 foto dokumen C1 kepada BPN.

Baca juga: Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Dimas mengatakan, foto dokumen C1 itu dikumpulkan dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Dimas, beberapa waktu belakangan banyak informasi simpang siur terkait hasil hitung cepat dan perhitungan suara KPU. Oleh sebab itu pihaknya mengumpulkan foto C1 sebagai basis data untuk mengawal perhitungan suara hasil pemilu.

"Kita harus kawal C1 dimana ini akan menjadi sumber data primer dari tangan pertama untuk nanti memverifikasi apakah hasil hitung cepat dan yang ditampilkan oleh website KPU itu benar atau tidak," kata Dimas.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pimpinan ormas islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ICMI mendorong adanya rekonsiliasi nasional pasca-pemilu 2019. Salah satunya dengan diadakannya pertemuan antara dua capres yang bersaing, Jokowi dan Prabowo Subianto. Menurut Jusuf Kalla, pertemuan dapat memberikan pesan damai kepada para pendukung dan masyarakat luas. #WapresJK #JusufKalla #JokowiPrabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Nasional
IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

Nasional
3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Nasional
Wacana Legalisasi Ganja Medis, Polri Tegaskan Masih Ketentuan Merujuk UU Narkotika

Wacana Legalisasi Ganja Medis, Polri Tegaskan Masih Ketentuan Merujuk UU Narkotika

Nasional
Anggota DPR Nilai Kedubes RI Mestinya Sudah Tahu Kasus Kematian TKI di Tahanan Imigrasi Sabah

Anggota DPR Nilai Kedubes RI Mestinya Sudah Tahu Kasus Kematian TKI di Tahanan Imigrasi Sabah

Nasional
Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sahroni Hargai Putusan Hakim

Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sahroni Hargai Putusan Hakim

Nasional
RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 121 Pasien Covid-19

RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 121 Pasien Covid-19

Nasional
Wamenkumham Ungkap Lima Poin Perbaikan Draf RKUHP

Wamenkumham Ungkap Lima Poin Perbaikan Draf RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.