Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Prioritas Utama Semua Kementerian adalah Pembangunan SDM

Kompas.com - 23/04/2019, 11:11 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya bahwa fokus utama pemerintahannya mulai saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/4/2019) pagi.

"Prioritas utama semua Kementerian adalah pembangunan sumber daya manusia. Nanti kita akan bicara secara spesifik ini untuk kementerian terkait," kata Jokowi.

Baca juga: Pembangunan SDM, Harapan Pengusaha untuk Presiden Terpilih...

Jokowi mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot pembangunan SDM adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan.

"Termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang memberikan insentif-insentif kepada perusahaan-perusahaan agar mereka juga ikut bersama-sama dengan kita melakukan pelatihan-pelatihan dan training-training secara besar-besaran,  baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, agar pembangunan SDM ini terkonsolidasi dengan baik, dalam waktu dekat ia akan kembali melakukan rapat terbatas dengan kementerian terkait.

Baca juga: Prioritaskan Pembangunan SDM, Kemnaker Genjot Pelatihan Vokasi

Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran dan pelaksanaannya sesuai waktu yang telah ditentukan.

"Sehingga benar-benar terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja kita, kita betul-betul memiliki peta jalan yang jelas dan terukur dan hasilnya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com