Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Akui Pemerintah Jokowi-JK Belum Punya "Roadmap" Pembangunan SDM

Kompas.com - 12/02/2018, 18:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani akan merancang roadmap pembangunan sumber daya manusia.

Sebab, Puan mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum memiliki roadmap mengenai pembangunan sumber daya manusia.

"Roadmap pembangunan SDM secara besarnya setahu saya belum ada. Karena itu memang harus dibikinnya bukan untuk jangka pendek saja," ujar Puan di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2018).

"Jadi bukan parsial, karena sekarang kebutuhan 2019, enggak. Tapi sampai berapa puluh tahun," kata dia.

Puan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, untuk mewujudkan roadmap tersebut.

(Baca juga: Jokowi: Mulai 2019, Kita Konsentrasi pada Pembangunan SDM)

Puan menginginkan pembangunan SDM mengarah pada peningkatan kapasitas manusia sekaligus mengoneksikannya dengan dunia industri.

"Pembangunan jenis vokasi yang kemudian terintegerasi dan tersinergi dengan perindustrian. Itu tentu saja harus kita perkuat, kita perlu perbesar," ujar Puan.

Demi peningkatan SDM, Puan juga berencana mengalokasikan anggaran LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tak cuma untuk mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk mengambil gelar S2 dan S3 di luar negeri, melainkan juga untuk mengirimkan tenaga dosen secara khusus ke luar negeri.

"Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada tenaga-tenaga dosen, kemudian profesor dan lain-lainnya itu untuk bisa sekolah ke luar juga dikirim dari luar ke dalam negeri," ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian untuk mulai merancang program pembangunan sumber daya manusia.

"Di Kemenaker, di Kemenperin, di Kemendikbud, di Kemenristek Dikti, Menteri BUMN dan kementerian yang lain, saya kira harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan SDM," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2/2018).

(Baca juga: Jokowi Instruksikan Menteri Rancang Program Pembangunan SDM)

Jokowi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia merupakan kerja besar pemerintahannya setelah kerja besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.

Apalagi, Jokowi mengakui bahwa tahun politik semakin dekat. Oleh sebab itu ia meminta program besar pembangunan sumber daya manusia tercantum di dalam rencana kerja pemerintah (RKP) masing-masing kementerian.

"Terkait rencana RKP 2019, saya ingatkan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik dan saya minta setelah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing ekonomi kita, maka mulai 2019 kita harus fokus pada pembangunan SDM," ujar Jokowi.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meresmikan pembangunan Gedung Auditorium Bung Karno.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com