Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pilpres Bukan Perang, Ma'ruf Tekankan Upaya Rekonsiliasi

Kompas.com - 22/04/2019, 20:56 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengatakan ajang pemilihan umum (Pemilu) merupakan momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan bukan sebuah perang.

"Pilpres ini kan bukan perang, tapi memilih pimpinan nasional, pemimpin yang terbaik, dan kita sudah sepakat menyerahkan itu kepada rakyat," kata Ma'ruf saat ditemui di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Proses penghitungan suara pun sudah diserahkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Jokowi-Maruf Amin Menang Telak di 61 TPS di Boyolali

KPU lah yang berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi suara resmi dari Pemilu serentak 2019.

Namun, menurut Ma'ruf, hal terpenting adalah para peserta pemilu memiliki kesadaran untuk menerima hasil yang ditetapkan tersebut.

"Nanti yang menentukan, yang menghitung jumlahnya itu, lembaga yang memang diberi mandat untuk itu. Karena itu, masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu nanti KPU yang menentukan," ujarnya.

"Tetapi yang penting, kita semua siap menerima hasil itu seperti janji waktu awal bahwa kita siap untuk menerima apapun hasilnya. Maka perlu adanya kesadaran itu," sambung dia.

Baca juga: Maruf Amin Ungkap Rencana Bertemu Sandiaga Uno

Seusai pemilu, Ma'ruf menekankan perlunya upaya rekonsiliasi demi menjaga persatuan bangsa.

"Sesudah itu perlu ada upaya rekonsiliasi, mengutuhkan kembali sebab keutuhan bangsa harus kita utamakan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan pihak-pihak tertentu," tutur dia.

Kompas TV Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menggelar pertemuan dengan para Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pertemuan digelar di gedung PBNU di Kramat, Jakarta. Pertemuan atau silaturahim antara PBNU dan Ma’ruf Amin pun digelar secara terbuka. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj bersama dengan Rais ‘Aam PBNU, Miftahul Akhyar, dan beberapa pengurus PBNU menyambut kehadiran Ma’ruf Amin. Tidak hanya silaturahim, dalam kesempatan ini, PBNU turut memberikan gagasan kebangsaan PBNU kepada Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan. #MarufAmin #PBNU #SaidAqilSiroj
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com