Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal "Real Count" Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 22/04/2019, 13:35 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan formulir C1 terkait real count Pemilihan Presiden 2019.

Ia mempertanyakan pernyataan Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Lukman Edy, yang menyebut BPN hanya mengambil sampel TPS yang hasil penghitungannya pasangan 02 menang.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi pernyataan Prabowo bahwa ia unggul dengan meraih 62 persen suara.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau War Room TKN

"Ini sedang proses sekarang. Jadi mereka nganalisis apa? Wong sedang proses. Jadi ini sedang proses pengumpulan C1. Jadi mereka analisis pakai apa? Enggak pakai data kok pakai analisis," ujar Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Menurut Dahnil, BPN akan terus mengawal hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk mengantisipasi potensi dugaan kecurangan.

Selain itu, BPN masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan yang ia sebut terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang

"Yang pasti BPN akan terus bekerja memastikan akumulasi suara itu terakumulatif dengan benar. Kemudian kedua fakta-fakta kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu bisa kami tampakkan," kata Dahnil.

Pernyataan TKN

Sebelumnya, Lukman Edy menyatakan, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mengambil sampel TPS yang hasil penghitungannya pasangan 02 menang.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi pernyataan Prabowo bahwa ia unggul dengan meraih 62 persen suara.

Ia mengatakan, keanehan itu terlihat dari data BPN yang menyatakan Prabowo-Sandi unggul di Lampung dan DKI Jakarta.

Hal itu, kata Lukman, berbeda dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei yang menyatakan Jokowi-Ma'ruf unggul di sana.

Baca juga: TKN Pertanyakan BPN yang Tak Berani Buka-bukaan soal Perhitungan Internalnya

Lukman mengatakan, data BPN yang ia peroleh, suara Jokowi-Ma'ruf di Lampung sebesar 40,91 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 59,09 persen.

Setelah ia telusuri, ternyata hanya data dari 30 TPS yang dimasukkan.

Sementara itu, di data BPN pula, suara Jokowi-Ma'ruf di Jakarta ditulis lebih kecil daripada Prabowo-Sandi.

Padahal, kata Lukman, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma'ruf unggul.

"Sementara pihak sebelah menyatakan menang di Jakarta. Setelah kami lihat hanya 300 TPS yang dimasukkan. Sekali lagi ini kebohongan kedua," ujar Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com