Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CEK FAKTA: Hasil "Exit Poll" Pemilu Luar Negeri Beredar di Medsos

Kompas.com - 17/04/2019, 14:28 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Sebuah unggahan berisi infografis dari hasil exit poll Pemilu 2019 yang dilakukan di luar negeri beredar di media sosial pada Selasa (16/4/2019).

Adapun hasil exit poll itu disebut berasal dari hasil pemilu di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Jerman, Amerika Serikat, dan Iran.

Benarkah informasi ini?

Dilansir dari Tribunnews.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengatur regulasi mengenai exit poll hasil pemilu luar negeri.

Dengan demikian, hasil exit poll yang dicantumkan dalam akun Twitter itu tidak memiliki dasar, baik secara regulasi maupun kelembagaan yang melakukannya.

Komisioner KPU, Viryan Aziz, menyampaikan bahwa KPU mengatur exit poll di dalam negeri. Sama seperti quick count, lembaga yang melakukannya pun harus terdaftar.

Selain itu, exit poll dan quick count telah diatur untuk bisa dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai.

"Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai," ujar Viryan di KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

"Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu dalam negeri," kata dia.

Sementara itu, komisioner KPU, Ilham Saputra, mengaku belum mendapatkan laporan mengenai rilis hasil pemilu luar negeri melalui metode exit poll tersebut.

"Saya belum dapat laporan. Enggak mau spekulasi (karena) belum dapat laporannya. No comment," ujar Ilham.

Tanggapan pengamat politik

Dilansir dari Antara, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan bahwa ketiadaan aturan KPU terkait hitung cepat di luar negeri bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memengaruhi pemungutan suara di dalam negeri.

"Sebenernya wajar saja KPU tidak membuat aturan hitung cepat luar negeri. Sebab, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sedikit di setiap negara, lembaga survei mana yang mau capek-capek bikin exit poll?" ujar Ari di Jakarta, Senin (15/4/2019).

"Misalnya di Melbourne yang cuma 22 TPS, tapi toh informasi yang katanya hasil exit poll di Melbourne itu beredar luas di dalam negeri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com