CEK FAKTA: Hasil "Exit Poll" Pemilu Luar Negeri Beredar di Medsos

Kompas.com - 17/04/2019, 14:28 WIB
Warga Negara Indonesia berbondong-bondong mengantri untuk mencoblos di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, Minggu (14/04) KOMPAS.com/ ERICSSEN Warga Negara Indonesia berbondong-bondong mengantri untuk mencoblos di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, Minggu (14/04)

KOMPAS.com — Sebuah unggahan berisi infografis dari hasil exit poll Pemilu 2019 yang dilakukan di luar negeri beredar di media sosial pada Selasa (16/4/2019).

Adapun hasil exit poll itu disebut berasal dari hasil pemilu di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Jerman, Amerika Serikat, dan Iran.

Benarkah informasi ini?

Dilansir dari Tribunnews.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengatur regulasi mengenai exit poll hasil pemilu luar negeri.

Dengan demikian, hasil exit poll yang dicantumkan dalam akun Twitter itu tidak memiliki dasar, baik secara regulasi maupun kelembagaan yang melakukannya.

Komisioner KPU, Viryan Aziz, menyampaikan bahwa KPU mengatur exit poll di dalam negeri. Sama seperti quick count, lembaga yang melakukannya pun harus terdaftar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, exit poll dan quick count telah diatur untuk bisa dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai.

"Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai," ujar Viryan di KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

"Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu dalam negeri," kata dia.

Sementara itu, komisioner KPU, Ilham Saputra, mengaku belum mendapatkan laporan mengenai rilis hasil pemilu luar negeri melalui metode exit poll tersebut.

"Saya belum dapat laporan. Enggak mau spekulasi (karena) belum dapat laporannya. No comment," ujar Ilham.

Tanggapan pengamat politik

Dilansir dari Antara, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan bahwa ketiadaan aturan KPU terkait hitung cepat di luar negeri bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memengaruhi pemungutan suara di dalam negeri.

"Sebenernya wajar saja KPU tidak membuat aturan hitung cepat luar negeri. Sebab, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sedikit di setiap negara, lembaga survei mana yang mau capek-capek bikin exit poll?" ujar Ari di Jakarta, Senin (15/4/2019).

"Misalnya di Melbourne yang cuma 22 TPS, tapi toh informasi yang katanya hasil exit poll di Melbourne itu beredar luas di dalam negeri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.