Salin Artikel

CEK FAKTA: Hasil "Exit Poll" Pemilu Luar Negeri Beredar di Medsos

Adapun hasil exit poll itu disebut berasal dari hasil pemilu di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Jerman, Amerika Serikat, dan Iran.

Dilansir dari Tribunnews.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengatur regulasi mengenai exit poll hasil pemilu luar negeri.

Dengan demikian, hasil exit poll yang dicantumkan dalam akun Twitter itu tidak memiliki dasar, baik secara regulasi maupun kelembagaan yang melakukannya.

Komisioner KPU, Viryan Aziz, menyampaikan bahwa KPU mengatur exit poll di dalam negeri. Sama seperti quick count, lembaga yang melakukannya pun harus terdaftar.

Selain itu, exit poll dan quick count telah diatur untuk bisa dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai.

"Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai," ujar Viryan di KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

"Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu dalam negeri," kata dia.

Sementara itu, komisioner KPU, Ilham Saputra, mengaku belum mendapatkan laporan mengenai rilis hasil pemilu luar negeri melalui metode exit poll tersebut.

"Saya belum dapat laporan. Enggak mau spekulasi (karena) belum dapat laporannya. No comment," ujar Ilham.

Tanggapan pengamat politik

Dilansir dari Antara, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan bahwa ketiadaan aturan KPU terkait hitung cepat di luar negeri bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memengaruhi pemungutan suara di dalam negeri.

"Sebenernya wajar saja KPU tidak membuat aturan hitung cepat luar negeri. Sebab, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sedikit di setiap negara, lembaga survei mana yang mau capek-capek bikin exit poll?" ujar Ari di Jakarta, Senin (15/4/2019).

"Misalnya di Melbourne yang cuma 22 TPS, tapi toh informasi yang katanya hasil exit poll di Melbourne itu beredar luas di dalam negeri," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/14283701/cek-fakta-hasil-exit-poll-pemilu-luar-negeri-beredar-di-medsos

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.