Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Menegangkan, Jimly Yakin Pemilu 2019 Tetap Asyik

Kompas.com - 16/04/2019, 23:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengakui bahwa Pemilu 2019 bertensi tinggi dan menegangkan. Sebab, pemilihan ini berlangsung secara serentak dan memiliki sistem yang rumit.

Selain itu, tahapan kampanye yang panjang juga memunculkan dampak negatif tersendiri. Dampak itu seperti maraknya ujaran kebencian, hoaks, saling tuding hingga saling menanggapi secara emosional.

"Dan ada pengelompokan dua kubu dan seakan menegaskan polarisasi yang terjadi pada tahun 2014. Sehingga Pemilu sekarang ini dirasakan sangat menegangkan," kata Jimly di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (16/4/2019) malam.

Meski menegangkan, Jimly yakin pesta demokrasi ini akan tetap mengasyikkan. Oleh karena itu ia berharap peserta Pemilu dan pemilih untuk menikmati proses pemilihan ini.

Jimly yakin seluruh pihak sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman kontestasi politik sebelumnya.

"Kita yakin pemilu 2019 ini dengan segala ketegangannya itu asyik juga itu. Itu akan memberikan pendidikan dan pematangan demokrasi kita ke depan," kata dia.

Baca juga: Akbar Tandjung Ingatkan Pentingnya Persatuan dan Kebersamaan di Pemilu 2019

Oleh karena itu, Jimly ingin praktik saling serang dikesampingkan. Ia khawatir, jika dibiarkan, sikap seperti ini akan semakin mempertajam potensi konflik.

"Bahkan, tokoh-tokoh yang sudah mengerti masalah pun terjebak hitam putih seolah-olah pemilihan umum ini hanya Pilpres. Padahal kan jangan hanya lihat 01 dan 02. Kan ada lima kertas kan. itu agendanya berbeda-beda," kata dia.

Misalnya, kata Jimly, seseorang akan memilih calon legislatif tertentu apabila yang bersangkutan berafiliasi atau mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Menurut dia, situasi ini tidak sehat dalam proses pemilihan. Sebab, terkesan ada pengelompokan yang cukup kuat.

Baca juga: TPS Unik Bertema Pemilu Nusantara di Depok Menarik Perhatian Kapolda Metro Jaya

"Misalnya DPD ya, kan non partai, tidak boleh dikaitkan, diafiliasikan dengan partai tertentu ataupun capres tertentu. Dia harus dikonstruksi sebagai institusi berdiri sendiri. Tapi gara-gara ini serentak, nah ini dicari-cari. Wah calon ini kelompok ini, golongan sana, golongan sini. Nah ini menandakan masih belum reda," kata Jimly.

Ia meminta semua pihak untuk membangun momen rekonsiliasi pasca-pemilu. Caranya, dengan menghentikan segala bentuk serangan antar individu atau kelompok yang berbeda pilihan.

"Supaya kita mudah rekonsiliasi nanti pasca pemilihan umum, jadi 17 April diharapkan sudah tenang semuanya seperti kebiasaan di negara kita setiap hari H pemilihan umum selalu tenang tidak ada masalah," ujar Jimly.

Kompas TV Distribusi logistik pemilu juga menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan oleh warganet. Ulasan selengkapnya disampaikan rekan Gibran Muhammad. #Pemilu2019 #Crowdtangle #DistribusiLogistik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com