Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Sampai Saat Ini, Tak Ada Indikasi Akan Terjadi Kericuhan...

Kompas.com - 16/04/2019, 17:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, hingga sehari menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 besok, tidak ada indikasi terjadinya kericuhan.

"Sampai saat ini, tidak ada indikasi terjadi kericuhan. Tidak ada indikator yang menimbulkan ini akan terjadi sesuatu," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dijumpai di Kantin Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Pesan Menhan kepada TNI: Kalau Tak Terjadi Apa-apa Selama Pemilu, Diam Saja

 

Pemerintah lewat aparat keamanan bekerja secara teliti memonitor potensi munculnya gangguan keamanan. Tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di pelosok Tanah Air.

"Sekali lagi, hasil pemantauan menunjukkan situasi keamanan relatif kondusif," tegasnya.

Namun, pemerintah tetap mewaspadai hal tersebut, khususnya pada waktu pascapencoblosan hingga proses penghitungan suara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Karena adanya imbauan-imbauan (mengarah ke gangguan keamanan) dan kalah menang, ya itu juga salah satu menjadi indikator. Kami akan pantau terus," ujar Moeldoko.

Baca juga: Polri Minta Kedua Timses Tak Mobilisasi Massa Setelah Selesai Quick Count

 

Mantan Panglima TNI tersebut pun mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan munculnya potensi gangguan keamanan. TNI-Polri memiliki pengalaman andal dalam menangani kondisi tersebut.

Moeldoko sekaligus mengimbau para politikus untuk tidak memprovokasi rakyat hanya demi kepentingan kekuasaan semata tanpa memandang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

"Jangan ada satupun perilaku yang merusak demokrasi. Jangan ada masyarakat Indonesia yang menjadi takut menghadapi pesta demokrasi," ujar Moeldoko.

Kompas TV Kapolri, Jenderal Tito Karnavian memastikan Polri siaga untuk mengamankan pemilu. Polri menyiapkan pasukannya untuk mengantisipasi munculnya konflik khususnya di tingkat TPS. Untuk menjaga pemilu tetap kondusif, Polri juga mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa dari pihak mana pun dalam menanggapi hasil Pemilu 2019. #Pemilu2019 #Polri #KeamananPemilu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com