Moeldoko: Sampai Saat Ini, Tak Ada Indikasi Akan Terjadi Kericuhan...

Kompas.com - 16/04/2019, 17:30 WIB
Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, hingga sehari menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 besok, tidak ada indikasi terjadinya kericuhan.

"Sampai saat ini, tidak ada indikasi terjadi kericuhan. Tidak ada indikator yang menimbulkan ini akan terjadi sesuatu," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dijumpai di Kantin Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Pesan Menhan kepada TNI: Kalau Tak Terjadi Apa-apa Selama Pemilu, Diam Saja

 

Pemerintah lewat aparat keamanan bekerja secara teliti memonitor potensi munculnya gangguan keamanan. Tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di pelosok Tanah Air.

"Sekali lagi, hasil pemantauan menunjukkan situasi keamanan relatif kondusif," tegasnya.

Namun, pemerintah tetap mewaspadai hal tersebut, khususnya pada waktu pascapencoblosan hingga proses penghitungan suara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Karena adanya imbauan-imbauan (mengarah ke gangguan keamanan) dan kalah menang, ya itu juga salah satu menjadi indikator. Kami akan pantau terus," ujar Moeldoko.

Baca juga: Polri Minta Kedua Timses Tak Mobilisasi Massa Setelah Selesai Quick Count

 

Mantan Panglima TNI tersebut pun mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan munculnya potensi gangguan keamanan. TNI-Polri memiliki pengalaman andal dalam menangani kondisi tersebut.

Moeldoko sekaligus mengimbau para politikus untuk tidak memprovokasi rakyat hanya demi kepentingan kekuasaan semata tanpa memandang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

"Jangan ada satupun perilaku yang merusak demokrasi. Jangan ada masyarakat Indonesia yang menjadi takut menghadapi pesta demokrasi," ujar Moeldoko.

Kompas TV Kapolri, Jenderal Tito Karnavian memastikan Polri siaga untuk mengamankan pemilu. Polri menyiapkan pasukannya untuk mengantisipasi munculnya konflik khususnya di tingkat TPS. Untuk menjaga pemilu tetap kondusif, Polri juga mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa dari pihak mana pun dalam menanggapi hasil Pemilu 2019. #Pemilu2019 #Polri #KeamananPemilu

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Nasional
Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Nasional
Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Nasional
Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Nasional
KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

Nasional
Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X