Timses Jokowi Klaim Terima Ratusan Keluhan soal Pencoblosan di Australia

Kompas.com - 14/04/2019, 19:03 WIB
Irfan Pulungan TKN KOMPAS.com/HaryantipuspasariIrfan Pulungan TKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengaku, timnya menerima ratusan pesan singkat atau chat melalui aplikasi WhatsApp mengenai keluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa mencoblos di Australia.

"Hari ini terkait dengan kejadian yang ada di Australia. Saya sudah mendapatkan SMS, WA maupun telepon, banyak sekali ini handphone saya banyak dari tadi ratusan," kata Irfan saat ditemui wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Irfan mengatakan, masalah pemungutan suara tidak hanya terjadi di Sydney, tetapi juga di beberapa titik di Australia. Oleh sebab itu, TKN masih mengidentifikasi semua laporan.

"Sekarang yang dominan itu di Sydney, Melbourne juga ada WA saya melaporkan jadi kita masih mengidentifikasi semua," ujarnya.


Baca juga: Tak Bisa Mencoblos, Ribuan WNI di Sydney Tanda Tangani Petisi Pemilu Ulang

Irfan menyebutkan, beberapa laporan juga mengatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Australia terindikasi sebagai simpatisan dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 02. Namun, ia tetap harus memastikan laporan tersebut.

"Ketua KPPS itu terindikasi sebagai salah satu pendukung paslon 02. kita perlu ngecek lagi kroscek benar gak apakah simpatisan atau tidak," tuturnya.

Selanjutnya, Irfan mengatakan, TKN masih menghimpun semua informasi dan meminta WNI melaporkan secara detail kronologi kejadian, sehingga pihaknya bisa membuat laporan ke KPU dan Bawaslu.

"InsyaAllah besok Senin kami merencanakan untuk mengadukan semua persoalan yang ada ini ke Bawaslu RI," pungkasnya

Sebelumnya, Ratusan WNI di Sydney, Australia masih dirundung perasaan kecewa. Pasalnya ratusan WNI dipaksa berstatus golput lantaran tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos.

Di Australia, WNI secara serempak melakukan pemilu pada Sabtu, 13 April 2019.

Kekecewaan massa yang tidak dapat mencoblos ditumpahkan di sosial media.

Baca juga: Hambatan Pemilu di Sydney Australia, PDIP Sebut Rugikan Hak Pilih WNI

WNI juga banyak yang mengeluh perihal pelaksanaan pemilu di Sydney di grup Facebook The Rock yang beranggotakan WNI yang tinggal di Australia.

Bahkan, saat ini lebih dari 3.000 WNI sudah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney.

"Kami sudah melaporkan soal ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos ke KPU. Apakah akan dilkukan pemilu tambahan atau tidak kami tunggu keputusan KPU pusat," ujar Heranudin, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X