Seluruh Pemangku Kepentingan Diminta Maksimalkan Peran Jelang Pencoblosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu menyerukan pernyataan sikap jelang hari pencoblosan pada 17 April 2019, demi pemilu yang bersih dan damai.

Kontestasi Pemilu 2019 yang sudah memasuki masa tenang dinilai seharusnya menjadi momen bagi pemilih untuk memantapkan pemilihannya.

"Masa di mana pemilih mestinya bisa berkontemplasi optimal dalam memantapkan pilihan atas lima posisi yang akan dicoblosnya," ungkap anggota koalisi, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).

Almas menuturkan, tahap pemungutan dan rekapitulasi suara menjadi ujian untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Apalagi, pesta demokrasi ini juga menjadi sorotan bagi dunia internasional.

Baca juga: Ini Promo Wisata di Ancol Taman Impian pada Hari Pencoblosan

Oleh karena itu, mereka meminta para pemangku kepentingan memaksimalkan perannya agar pemilu berjalan lancar.

"Sudah sewajarnya bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 bisa berjalan dengan berkualitas, inklusif, bersih, dan damai," ungkapnya.

"Kami meyakini, kesuksesan Pemilu Serentak 2019 bergantung pada peran banyak orang dan pihak," sambung dia.

Kelompok tersebut juga mengimbau para peserta tak melakukan pelanggaran selama masa tenang dan ikut menjaga kondusifitas.

Para pemilih juga diminta secara aktif mencari informasi perihal kandidat yang akan dipilih dan tata cara pencoblosan.

Semua pihak pun diimbau bersinergi untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, penyebaran berita bohong dan hoaks, serta tindakan lain yang dapat menganggu independensi pemilih.

Baca juga: Jelang Pencoblosan, Jonan Minta PLN Monitor Pasokan Listrik Hingga ke TPS

Anggota dari koalisi tersebut terdiri dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Sosial (PSHK), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, ICW, Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).

Kemudian, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Electoral Support Project (ESP), dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI).