Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Ajak Pendukung Jokowi Lawan Intimidasi

Kompas.com - 14/04/2019, 13:09 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengajak seluruh relawan dan pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 berani melawan intimidasi menjelang hari pemungutan suara 17 April 2019.

Ia juga mengajak para pendukung untuk mengawal TPS di hari pemungutan suara.

"Awasi TPS, hadapi berbagai intimidasi dengan penuh militansi. Rakyat adalah benteng politik putih, benteng politik kebenaran dengan kekuatan hati nurani," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu, (14/4/2019).

Baca juga: Memetakan Wilayah Unggulan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi di Sumut

Hasto mengatakan, TKN akan memperkuat saksi dan pengawasan Pemilu untuk menghindari kabar bohong yang melarang masyarakat untuk datang ke TPS. Ia mengatakan, Jokowi-Ma'ruf hanya akan menang jika masyarakat datang ke TPS.

"Karena itulah perkuat saksi. Sebanyak 10 Saksi Parpol KIK dan 2 saksi Pilpres, ditambah partisipasi aktif relawan, menjadi bagian energi kemenangan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Hari Tenang, Enggak Usah Aneh-aneh...

Lebih lanjut, Hasto mengapresiasi dukungan seluruh relawan dan pendukung dalam acara Konser putih di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (13/4/2019). Oleh karena itu, ia mengajak para pendukung mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Mari kita kawal jalan kemenangan Pak Jokowi- Ma'ruf Amin. TKN Paslon 01 meminta maaf sekiranya di dalam penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat hal-hal yang kurang berkenan," pungkasnya.

Kompas TV Sabtu, 13 April 2019 adalah hari terakhir bagi kedua pasangan capres-cawapres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk beradu data, program, serta argumentasi di debat final pilpres 2019. Pada debat kelima ini tema yang dibahas adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi. #DebatPilpres2019 #DebatFinal #DebatFinalPilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com