Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TGB: Jokowi Tak Pernah Cari Kekurangan Pemimpin Sebelumnya

Kompas.com - 14/04/2019, 02:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus politisi Golkar, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menilai capres petahana Joko Widodo tak pernah mencari kekurangan pemimpin sebelumnya.

Hal itu disampaikan TGB menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyalahkan presiden-presiden sebelum Jokowi terkait kegagalan perekonomian negara.

"Setahu saya, Pak Jokowi tidak pernah punya perspektif seperti itu. Perspektif beliau sebagai pemimpin itu selalu beliau sampaikan, bahwa kita tidak usah mencari kekurangan dari pemimpin sebelum kita," ujar TGB saat ditemui di lokasi debat kelima Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Baca juga: Saat Prabowo Salahkan Para Presiden Sebelum Jokowi soal Perekonomian Negara

TGB menambahkan, seorang pemimpin semestinya tak mencari kekurangan dari pemimpin sebelumnya dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi prioritas negara.

"Jadi memastikan bahwa apa-apa yang merupakan prioritas bangsa sekarang kita garap dengan semangat kolaboratif, itu yang selalu beliau (Pak Jokowi) sampaikan (sebagai pemimpin)," lanjut TGB.

Prabowo sebelumnya menilai, kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo.

Baca juga: Erick Thohir: Prabowo Mendiskreditkan Soeharto dan SBY

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kelima Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam.

"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar pesiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini keluar dari jalur. Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Hal itu, menurut Prabowo, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.

Baca juga: Ditanya soal Kritik Prabowo, AHY Minta Hargai Pemimpin Pendahulu

"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan," lanjut Prabowo.

"Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi ini salah jalan. Kita harus kembali ke Pasal 33," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com