Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Berpeluang Wujudkan Industri Wisata Halal

Kompas.com - 13/04/2019, 23:02 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan industri wisata halal bagi dunia.

"Wisata kuliner halal kita sudah ditetapkan nomor satu di dunia. Kita akan fokus dan konsentrasi di sini, untuk lebih baik lagi, dimana kita akan terus mengembangkan pusat wisata kuliner halal di setiap daerah dan kita mulai di dekat GBK yang akan diresmikan minggu depan," kata Jokowi, dalam debat kelima capres, di Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar, terlebih saat ini Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan standar halal terbaik di dunia.

Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, saat ini produk halal Indonesia memang memiliki potensi untuk menembus pasar dunia.

"Namun, sebagai negara pengimpor produk halal kita masih pada posisi ke empat. Kita harus bisa menjadikan ekonomi syariah secara menyeluruh, kekuatan kita adalah memiliki masyarakat Muslim yang potensi untuk menghasilkan produk halal, dimana ke depan produk kita bisa memiliki peluang bagi negara lain," kata Sandi.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor 01 yang juga Ketua Umum MUI nonaktif Ma'ruf Amin menyebut eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam menerbitkan sertifikasi dan fatwa halal sudah diakui secara internasional.

Bahkan, banyak negara telah mengadopsi sistem jaminan halal dan sertifikasi halal dijadikan sebagai role model.

"Standar halal Indonesia menjadi global, lebih dari 50 negara meminta sertifikasi halal dari MUI supaya produk mereka diakui dunia, misal Korea," kata Ma'ruf Amin pula.

Menurut dia, LPPOM MUI dikenal sebagai pelopor dalam gerakan sertifikasi halal karena tercatat mencapai ribuan sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh lembaga tersebut.

"Indonesia sebagai pelopor, maka standar halal kita diakui, kita sudah melakukan sertifikasi halal selama 29 tahun hingga sekarang telah menjadi sistem," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com