Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/04/2019, 16:10 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yurgen Alifia merupakan pendatang baru di dunia perpolitikan.

Yurgen kini maju di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI, yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Sebelumnya, dia adalah seorang jurnalis Metro TV, Voice of America, dan CNN indonesia.

Namun, Yurgen memutuskan terjun ke dunia politik secara total. Dia pamit dari  jurnalis dan menjadi caleg untuk pemilu 2019.

Awal terjun ke dunia politik

Menurut Yurgen, awal mula dia tertarik menjdi caleg lantaran sering melihat tidak bermutunya cara kerja para anggota dewan. Selama menjadi jurnalis, Yurgen kerap ditugaskan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di situ dia melihat kualitas sebenarnya para wakil rakyat.

"Jadi saya lihat waktu itu ternyata kualitas anggota DPR RI kita enggak bagus-bagus amat. Tapi waktu itu kegelisahan saja," ungkapnya saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (11/4/2019).

Saat ia mengambil S2 tentang kebijakan publik di Oxford University, Amerika Serikat. Saat itulah Yurgen mulai merasa sangat terdorong untuk menjadi caleg.

Baca juga: Cerita Caleg: Dijuluki Pembawa Hujan, Daniel Johan Sampai Diminta Padamkan Kebakaran Hutan

Ketika mengerjakan tugas akhirnya, ia melihat bagaimana amatirnya pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.

Tema yang ia ambil untuk tugas akhirnya perihal pengelolaan sampah di Kota Depok.

"Di situ saya 'marah' karena saya buka dokumen pemerintah Kota Depok, saya lihat betapa amatirnya pemerintah kita di Depok terutama waktu itu, saat merumuskan kebijakan, apakah transportasi, pengelolaan sampah," ungkapnya.

Dari situ, ia pun memutuskan untuk menjadi caleg. Sekembalinya dari Oxford ke Indonesia, ia bergabung dengan PSI.

Relawan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yurgen Alifia saat berkampanye.Dok. pribadi Relawan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yurgen Alifia saat berkampanye.

Pertarungan di "darat"

Yurgen menuturkan bahwa dapil yang ia geluti termasuk berat. Selain banyak petahana, terdapat pula dua menteri yang bertarung di dapil yang sama. Kedua menteri itu yakni Hanif Dakhiri (PKB) dan Lukman Hakim Saifuddin (PPP).

Ia menggunakan metode kampanye dengan menyebarkan brosur dan alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk dan baliho.

Dia juga bertemu dengan warga, tetapi Yurgen mengaku lebih memprioritaskan dananya untuk mencetak APK.

Baca juga: Cerita Caleg: Dian Fatwa Pening Saat Ongkos Politik Membengkak...

Menurutnya, dengan dana kampanye yang terbatas, APK lebih efektif apalagi mengingat pertemuan dengan warga juga membutuhkan biaya yang cukup besar, misalnya untuk konsumsi.

"Memang saya lebih mengalokasikan dana itu untuk APK ketimbang pertemuan. Karena lihat dana saya, sehingga saya harus maksimalkan banget sehingga APK itu yang lebih efektif," ungkapnya.

Bukannya tak beralasan, warga yang ia temui, katanya, seringkali mengaku tak pernah melihat wajah Yurgen di spanduk atau bentuk APK lainnya.

"Pada akhirnya warga itu akan bertanya, 'Kok saya enggak pernah lihat spanduk Anda ya?’, 'Kok saya enggak pernah melihat baliho Anda?', itu sering banget. 'Mas caleg? Saya enggak pernah lihat muka mas di jalan-jalan'," tutur Yurgen.

Kocek pribadi

Yurgen merasa bersyukur partainya membantu memberikan dana kampanye.

Meski tak dapat mengungkapkan nominal sumbangan dari partai, Yurgen mengatakan bahwa dana yang berasal dari kantong pribadinya sebesar Rp 100 juta.

"Kalau sekarang sih mungkin saya cuman keluar Rp 100 (jutaan) kali ya. Dari target yang besar itu, paling Rp 100 jutaan. Jadi memang saya berupaya untuk tidak menggunakan uang pribadi, jadi benar-benar saya coba dari fundraising dan dari bantuan partai," tutur dia.

Padahal, informasi yang ia dapat dari kenalannya, dana kampanye dapat berkisar Rp 2-5 miliar.

Yurgen mengatakan, donasi dari pihak lain pun jumlahnya tak besar. Kebanyakan donasi berasal dari kerabat atau teman-temannya, dan lebih sebagai dukungan moral.

Ketika ditanya mengenai bagaimana cara menekan biaya tersebut, ia pun berkelakar tak tahu lagi apa yang harus dihemat karena dananya memang sudah terbatas.

Menurut dia, berbagi APK dengan caleg DPRD menjadi salah satu cara yang ia dilakukan.

Namun, Yurgen juga menyebutkan bahwa media sosial menjadi salah satu alternatif untuk menekan tingginya biaya berkampanye.

"Sekarang pesan itu paling saya Whatsapp brosur saya, di Twitter saya share, kebetulan emang PSI cukup gencar di medsos jadi konten yang aku pasang di medsos itu di-retweet misalnya atau di-share ulang sama admin partai, itu cukup membantu juga," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com