ICW Temukan 91 Kasus Kriminalisasi dan Serangan Fisik Terhadap Pegiat Antikorupsi

Kompas.com - 10/04/2019, 16:30 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPenyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Wana Alamsyah memaparkan hasil pemantauan ICW mengenai kasus kriminalisasi dan serangan fisik terhadap pegiat antikorupsi atau partisipasi memberantas korupsi dari tahun 1996 hingga tahun 2019.

Ia mengatakan, ICW menemukan 91 kasus kriminalisasi dan serangan fisik yang menimpa pegiat antikorupsi.

"Pemantauan kita lakukan dari 1996 sebelum reformasi terjadi hingga 2019. Kalau dari kasus dalam rentang 24 tahun ada 91 kasus penyerangan baik itu kriminalisasi atau ancaman fisik pada pegiat antikorupsi," kata Wana dalam diskusi "Urgensi Penyelesaian Kriminalisasi Pegiat Antikorupsi" di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Wana mengatakan, korban dari kasus tersebut mencapai 115 orang yang dikelompokkan dari 16 jenis latar belakang profesi. Ia mengatakan aktivis menjadi profesi yang rentan dikriminalisasi, dengan korban mencapai 49 orang.

Baca juga: Jelang Peringatan 2 Tahun Kasus Novel, WP KPK Tetap Ingin Presiden Bentuk TGPF

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban mencapai 16 orang.

"Dari data klasifikasi aktor yang terdampak akibat serangan itu adalah aktivis, ada 49 aktivis yabg dikriminalisasi, diancam, dibunuh diteror," ujarnya.

Wana mengatakan, ancaman juga dialami oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pegawai KPK.

"Yang terjadi juga ada 7 penyidik KPK dan 8 komisioner KPK yang pernah terdampak kriminalisasi dan ancaman," tuturnya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jejak Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Selain itu, Wana juga memaparkan, 4 ancaman yang dihadapi pegiat antikorupsi saat melakukan advokasi yaitu jabatan, kekerasan, kriminalisasi dan kriminalisasi dan kekerasan.

"Satu-satu ancaman berkaitan jabatan ini menyasar pegawai negeri sipil yang punya semangat reformis tapi mereka terhambat mutasi oleh kepala daerah dan sebagainya," pungkasnya.

Selanjutnya, Wana mengatakan, hasil pemantauan ICW berasal dari data yang dikumpulkan dari media massa, media daring dan elektronik dengan batasan kriteria pegiat antikorupsi seperti mencari, memperoleh dan memberikan informasi, memberikan saran termasuk mengungkap peristiwa korupsi.

Kemudian, informasi tersebut diklasifikasi berdasarkan latar belakang korban kriminalisasi, latar belakang pelapor dan klasifikasi ancaman sehingga pola ancaman dapat dianalisis.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

Nasional
Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

Nasional
Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

Nasional
Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Nasional
Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

Nasional
Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Nasional
Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

Nasional
UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

Nasional
UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X