Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Dugaan Serangan Fajar dalam Kasus Bowo Sidik Seret Nama Nusron Wahid..

Kompas.com - 10/04/2019, 14:49 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, membuat pengakuan mengejutkan terkait kasus suap yang menjeratnya sebagai tersangka yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bowo mengaku diperintahkan Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Tengah I Partai Golkar Nusron Wahid untuk menyiapkan sejumlah uang “serangan fajar”.

Hal ini dinyatakan Bowo seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Maret 2019.

"Pak Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400.000 (amplop)," kata Bowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Bowo Sidik Pangarso Mengaku Diperintah Nusron Wahid Siapkan Amplop Uang untuk Pemilu

Penjelasan pengacara

Pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk, menyebut bahwa kliennya memang diperintahkan oleh Nusron Wahid terkait keberadaan amplop-amplop yang diduga berisi uang mencapai Rp 8 miliar itu.

"Ya, ya langsung disampaikan (ke penyidik). Karena memang dia diperintah, ya dia bilang diperintah. Supaya banyak yang memilih mereka berdua, karena di dapil yang sama," ucap Edward.

Bowo dan Nusron diketahui menjadi caleg di dapil yang sama, yakni Jawa Tengah II dari Partai Golkar.

Dalam kesempatan ini, Edward juga menegaskan kasus ini tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Pilpres 2019.

"Tidak ada (keterkaitan) sama sekali," tuturnya.

Baca juga: Pengacara Bowo Sidik Pangarso Tegaskan Amplop Uang yang Disita KPK Tak Terkait Pilpres

Nusron membantah

Sebanyak 400.000 amplop itu ditemukan oleh KPK berisi pecahan uang Rp 20.000 dan Rp 50.000, tertata dalam 82 kardus dan dua kotak plastik. Diduga, uang itu akan digunakan sebagai praktik politik uang terkait pencalonan keduanya dalam pemilu pada 17 April nanti

Nusron Wahid, membantah tuduhan Bowo yang menyebut dirinya memberi perintah menyiapkan uang-uang itu.

"Tidak benar," ujar Nusron saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (9/4/2019).

Nusron tidak banyak memberi tanggapan saat ditanya terkait hal ini. Ia pun tidak memberi jawaban ketika ditanya terkait hubungan dan komunikasinya dengan Bowo Sidik Pangarso.

Baca juga: Nusron Wahid Bantah Perintahkan Bowo Sidik Siapkan 400.000 Amplop Serangan Fajar Pileg

Awal kasus

Dalam kasus ini, KPK memeriksa Bowo Sidik Pangarso dalam kasus suap penyewaan kapal yang dilakukan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) terhadap PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) untuk kepentingan distribusi.

Sejauh ini KPK menetapkan satu orang dari pihak PT HTK sebagai tersangka, yakni sang Marketing Manager Asty Winasti.

Selain Asty, ada juga sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Bowo Sidik Pangarso.

Bowo juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena diduga telah menerima uang mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat. Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG.

Posisi Bowo di DPR saat ini menduduki Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan pula uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang dimasukkan amplop dan dikemas dalam kardus-kardus, yang kemudian diduga akan digunakan untuk melakukan “serangan fajar” terkait pencalegan Bowo di Pileg 2019.

Sumber: Kompas.com (Dylan Aprialdo Rachman, Fabian Januarius Kuwado)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com