Wiranto: Suasana Jelang Pemilu Biasanya Panas, tapi Tak Perlu Meledak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menilai ajakan pengerahan "people power" dalam menghadapi dugaan kecurangan pemilu merupakan langkah yang salah.

"Anjuran 'people power' itu sudah salah dan tidak betul. Kalau ada kecurangan, serahkan saja ke pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum," ujar Wiranto ketika ditemui di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Hary Tanoe: Enggak Boleh Ada People Power, Itu Namanya Negatif, Kita Mundur

Menurutnya, pengerahan "people power" justru membuat permasalahan kian pelik dan menyebabkan konflik di masyarakat. Pemilu, lanjut Wiranto, diharapkan jangan sampai menimbulkan konflik yang tidak perlu.

Wiranto meminta seluruh lapisan masyarakat dan pendukung pasangan calon manapun untuk menjaga situasi dan kondisi politik tetap berjalan lancar menuju pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019.

"Enggak perlu kita bertempur dan perang, enggak perlu. Memang kondisi politik jelang pemilu biasanya memang panas, tapi tidak perlu sampai meledak," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Hamdan Zoelva: Tak Ada Negara People Power yang Maju

Selain aparat penegak hukum TNI dan Polri yang bertugas mengamankan kelancaran pemilu, seperti diungkapkan Wiranto, masyarakat juga diimbau agar tidak terpengaruhi oleh ajakan yang bertujuan untuk menciptakan konflik.

"Kesadaran masyarakat juga dibutuhkan karena pemilu itu memilih bukan mengadu pemimpin. Kalau ada hoaks bahwa pemilu akan rusuh, curang, dan lainnya, itu adalah tidak benar atau bohong," paparnya.

Baca juga: MA: People Power di Luar Koridor Hukum

Sebelumnya, Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3).

Dalam acara tersebut, Amien mengatakan, kalau terjadi kecurangan dalam pemilu, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur di Mahkamah Konstitusi, namun menggunakan "people power".