Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Tetangga Kita Berbelok Tak Pilih 01 karena Hoaks

Kompas.com - 04/04/2019, 12:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANYUMAS, KOMPAS.com --Calon presiden petahana Joko Widodo meminta para pendukungnya untuk memperteguh pilihan politik orang-orang di sekitarnya.

Sebab, Jokowi melihat ada yang awalnya mendukung dirinya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian karena termakan hoaks dan fitnah, akhirnya pilihannya pun berpindah pilihan politik.

"Kita tinggal 2 minggu lagi menuju 17 April 2019. Jangan sampai tetangga kita ada yang berbelok. Tidak nyoblos 01, tapi nyoblos yang lain karena isu-isu, hoaks dan fitnah," ujar Jokowì saat hadir di kampanye terbuka di GOR Satria, Banyumas, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Jokowi Targetkan Raih 80 Persen Suara di Banyumas

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, memperteguh pilihan politik terhadap Jokowi-Ma'ruf, dapat dilakukan dengan cara mengklarifikasi kabar bohong dan fitnah yang beredar.

Misalnya hoaks yang menyebut, apabila Jokowi-Ma'ruf menang Pilpres 2019, maka pelajaran agama akan dihapuskan. Selain itu, azan akan dilarang dan LGBT serta pernikahan sejenis akan dilegalkan.

Baca juga: Jokowi: Banyumas, Kepriwe Kabare...?

"Itu bohong semua. Bagaimana azan mau dilarang, calon wakil presiden saya Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kok. Semuanya harus bisa menjelaskan bahwa itu bohong," ujar capres nomor urut 01 ini.

"Jangan sampai pikiran kita semuanya dirusak oleh kabar bohong, hoaks dan fitnah sehingga membuat kita ragu," lanjut dia.

Kompas TV Polemik terkait adanya pembicaraan mengenai jatah kursi menteri dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus bergulir. Kader Partai Gerindra, Adhyaksa Dault, membantah adanya pembicaraan tersebut. Adhyaksa memastikan tidak pernah ada pembicaraan jatah kursi menteri, karena ia yakin jika Prabowo-Sandiaga terpilih, kursi-kursi menteri akan diserahkan ke ranah profesional, bukan dari partai politik. Sementara, TKN Jokowi-Maruf menilai adanya pembicaraan bagi-bagi kursi menteri di BPN merupakan upaya koalisi Prabowo-Sandi untuk meraih suara. Wakil Ketua TKN, Hasto Kristiyanto, menganggap masih terlalu dini untuk BPN membicarakan jatah kursi menteri. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo pernah membicarakan porsi menteri untuk partai koalisi. #JatahKursiMenteri #PrabowoSandiaga #PrabowoSubianto

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com