Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Tingkatkan Elektabilitas di Jabar, Ini PR Kubu Jokowi Menurut Indikator

Kompas.com - 04/04/2019, 09:27 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki pekerjaan rumah untuk menggenjot tingkat keterpilihanya pada basis umat Islam yang berafiliasi dengan organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu didasarkan pada hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan sebanyak 31,9 persen warga NU memilih pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan sebanyak 62,7 persen memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Nah kalau pemilih Islam kita bedakan berdasarkan afiliasi ormas, ada warga NU sebanyak 31,9 persen memilih Pak Prabowo, itu terlepas dari sosok Ma'ruf yang menjadi Rais Aam," ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers surveinya di kantor Indokator, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Maruf 55,4 persen, Prabowo-Sandi 37,4 persen

Burhanudin menyebutkan ada dua wilayah yang perlu diintensifkan oleh Jokowi-Ma'ruf dalam mendulang suara dari warga NU, yakni di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Warga NU yang berada di kedua provinsi tersebut dinilai yang paling banyak memilih Prabowo-Sandiaga.

"Terutama di Jawa Barat dan Banten ya, itu PR untuk Pak Jokowi," ucapnya.

Sedangkan di pemilih yang berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah, sebanyak 58,1 persen memilih Prabowo-Sandiaga dan 37,1 persen memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Ormas lain 58,3 persen ke Jokowi-Ma'ruf dan 35,8 persen ke Prabowo-Sandiaga. Nah, kalau pemilih Islam yang bukan berafiliasi dengan ormas manapun itu agak terpecah, sebanyak 40 persen ke Jokowi-Ma'ruf dan 50,2 persen ke Prabowo-Sandiaga," ungkapnya kemudian.

Di sisi lain, dari hasil survei tersebut juga menunjukkan pergeseran suara pada kalangan umat Islam pada Pilpres 2019 dibandingkan 2014.

Pergeseran tersebut nampak pada hasil survei Indikator per Maret 2019 yang menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin yaitu 50,9 persen, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 41,6 persen.

"Ada sedikit perubahan ya. Di exit poll kami di Pilpres 2014, pemilih muslim yang memilih Pak Jokowi itu 48,6 persen dan yang memilih Prabowo 51,4 persen," papar Burhanudin.

Baca juga: Survei Indikator Tunjukkan Perubahan Suara Pemilih Islam dari Prabowo ke Jokowi

Diakuinya, sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019, basis dukungan Jokowi-Ma'ruf di kalangan pemilih Islam memang cenderung menguat. Sementara kelompok undecided voters kian rendah.

"Pemilih Islam di Prabowo-Sandi juga cenderung menguat, tapi kenaikkanya landai. Mereka juga kalah unggul dengan pemilih non-muslim yang 87 persen memilih Jokowi-Ma'ruf. Hanya 8 persen pemilih non-muslim yang memilih Prabowo-Sandi," paparnya.

Sementara survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode random sampling. Adapun margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaanya 95 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2019. Dalam rilisnya, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin berada pada angka 55,4 persen. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjukkan elektabilitasnya sebesar 37,4 persen. Sementara itu, masih ada 7,2 persen yang menjawab tidak tahu dalam survei ini. Survei ini dilakukan pada 22-29 Maret dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. #SurveiIndikator #ElektabilitasCapres #JokowiVsPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com