Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Cek Fakta Internasional, Bagaimana Awalnya?

Kompas.com - 02/04/2019, 14:48 WIB
Aswab Nanda Prattama,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Berita bohong atau hoaks mudah mengalir ke masyarakat seiring berkembang pesatnya informasi. Kecepatan internet tak dibarengi dengan kesadaran diri seseorang dalam menyaring informasi.

Karena itu, media perlu untuk membentengi diri dari kuatnya arus informasi yang berkembang pesat. Salah satunya adalah dengan menerapkan fact checking atau cek fakta.

Cek fakta diharapkan bisa diterapkan untuk menyaring berita-berita hoaks yang berkembang di masyarakat.

Beberapa media juga sudah terdaftar secara resmi dalam lembaga pengecekan fakta tingkat internasional atau International Fact Checking Network (IFCN), termasuk Kompas.com.

Lantas, bagaimana awal mulanya ?

Dilansir dari politifact.com, penetapan itu berawal pada 2016 di Buenos Aires, Argentina. Beberapa media dan lembaga cek fakta membuat kesepakatan untuk menetapkan Hari Pengecekan Fakta Internasional dalam upaya memberantas hoaks dan disinformasi.

Akhirnya, disepakati bahwa 2 April diperingati sebagai Hari Cek Fakta Internasional.

Sebenarnya, fack-checking sudah dilakukan sejak dulu oleh sejumlah media kredibel di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, organisasi independen memulainya sejak awal 2000-an.

Pemeriksa fakta seperti PolitiFact, FactCheck.org, dan tim pemeriksa fakta Washington Post melakukan pengecekan atas klaim berita yang berembus.

Namun, dalam praktiknya, ribuan cek fakta yang dilakukan dinilai kurang maksimal. Selain itu, keakuratannya juga masih ada yang dipertanyakan.

International Fack Checking Day pun diharapkan mampu meningkatkan kualitas bagi pers dan lembaga pengecekan fakta dalam melakukan tugasnya.

Berkembang

Setelah penetapan hari cek fakta, berita hoaks masih saja sering berseliweran. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pengecekan fakta di seluruh dunia,

IFCN-Poynter kemudian mengkoordinasikan peringatan Hari Cek Fakta Internasional dengan meluncurkan Factcheckingday.com.

IFCN adalah bagian dari Poynter Institute yang didedikasikan untuk mempersatukan pemeriksa fakta di seluruh dunia.

Lembaga itu membangun koalisi yang lebih luas, terdiri dari para jurnalis, mahasiswa, dan konsumen media untuk mempersenjatai diri dengan alat dan metode yang diperlukan dalam menguraikan mana saja yang fakta dan hoaks.

Pada 2017, The Washington Post, CNN, Repubblica, Sky, dan organisasi berita lainnya di seluruh dunia meliput Hari Pengecekan Fakta Internasional pertama.

Ribuan orang menggunakan tagar #FactCheckIt pada 2 April 2017. Para guru di lebih dari 50 negara mengunduh rencana pelajaran cek fakta, yang tersedia untuk lebih dari 100.000 siswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com