Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Haris Azhar, Sebelum Cabut Laporan Sulman Aziz Ditemui Pejabat Polda Jabar

Kompas.com - 02/04/2019, 09:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyatakan mantan Kapolsek Pasir Wangi Sulman Aziz sempat ditemui beberapa pejabat di Polda Jawa Barat (Jabar) sebelum mencabut laporan ihwal instruksi pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Garut.

Sulman ditemui beberapa petinggi di Polda Jabar saat hendak melapor mutasinya dari Polsek Pasirwangi ke Polda Jabar.

"Karena ke Polda itu kan dia datang dalam rangka lapor mutasinya itu. Kan dia dipindahin ke Polda Jabar dan harus melapor ke Polda Jabar. Dan setelah dia datang ternyata dia sudah ditemui oleh banyak pihak. Ditemui, banyak pejabat di Polda Jabar," ujar Haris saat dihubungi, Selasa (2/4/2019).

"Nah itu, saya cuma dapat infonya seperti itu. Terus akhirnya dia bilang saya harus mencabut statement saya, gitu," ujar Haris lagi.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Mantan Kapolsek Pasirwangi, Keraguan Soal Netralitas Bukan Hanya pada Polri...

 

Haris pun mengaku tak mendapat ancaman usah mendampingi Sulman mengungkap dugaan ketidaknetralan Polri.

Biasanya, kata Haris, pejabat Polri meminta klarifikasi maupun konfirmasi terkait isu-isu yang menyangkut kepolisian. Namun kali ini tak ada seorang pun dari Polri yang menghubunginya. 

"Enggak ada (ancaman dari siapapun). Biasanya polisi suka telepon saya. Nanya. Gimana sih. Gitu-gitu. Tapi untuk yang kemarin enggak ada juga," lanjut Haris.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan pencabutan laporan ini kepada Sulman. 

"Saya terserah dia. Orang saya kan cuma diminta bantuan hukumnya aja untuk dia kan. Makanya saya bilang kalau memang mau ngomong dengan media di Jakarta aja. Karena bayangannya kalau di Jakarta bisa langsung lapor ke mekanisme yang ada, kaya Ombudsman," ucap Haris.

Diberitakan sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz mencabut keterangannya tentang adanya arahan dari Kapolres Garut kepada para kapolsek untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Sulman dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Senin (1/4/2019). Saat jumpa pers, Sulman didampingi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

"Kemarin (31/3/2019) saya melaksanakan konferensi pers yang disiapkan oleh Haris Azhar di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut saya telah melakukan kesalahan, saya mengatakan Polri tidak netral. Itu saya sampaikan karena saya saat itu sedang emosi, Saya dipindahkan dari jabatan sebelumnya dari kapolsek menjadi personel Ditlantas Polda Jabar," kata Sulman di Mapolda Jabar, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi

Sulman mengatakan, Kapolres memerintahkan ia bersama sejumlah kapolsek untuk melakukan pemetaan terkait jumlah personil untuk pengamanan pemilu, bukan untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sulman menjelaskan, kehadirannya di Polda Jabar bukan karena ditangkap. Sulman didampingi Istri dan anaknya.

Saya hadir di Mapolda Jabar bukan karena ditangkap. Karena baru kali ini waktunya saya menghadap ke Polda Jabar setelah tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek Pasirwangi. Saya yakin kepolisian adalah lembaga netral," katanya.

Kompas TV Calon presiden petahana, Joko Widodo, angkat bicara perihal dugaan ketidaknetralan institusi polri yang disebut mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz. Jokowi menegaskan bahwa baik polri maupun TNI harus menjaga netralitas. #Jokowi #AKPSulmanAziz #PoldaJabar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com