Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Prabowo Salah Data soal Kekuatan TNI

Kompas.com - 31/03/2019, 15:21 WIB
Ihsanuddin,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mempertanyakan dasar calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut TNI lemah. Ia menyebut, Prabowo salah data soal kekuatan TNI.

"Sebab, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara dan urutan ke-15 untuk dunia," kata Charles, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3/2019).

Bahkan, masih menurut data tersebut, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel, yang selama ini dikenal punya militer kuat. Angkatan bersenjata Israel hanya menempati peringkat ke-16 dunia.

Baca juga: Prabowo Pertanyakan Penonton yang Tertawa Saat Debat, Ini Tanggapan TKN

"Jadi, kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, jangan-jangan penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo. Penonton menertawai Prabowo karena, meski yang bersangkutan mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuataan TNI saat ini," kata Charles.

Charles menilai, tidak salah jika capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan Prabowo tidak percaya kepada TNI. Prabowo yang mantan TNI dinilai justru tidak percaya TNI kuat, karena dia mendapatkan data yang salah. 

Charles menyebut, dari debat capres semalam, publik menangkap bahwa Jokowi yang sipil lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo.

Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, bahkan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama.

"Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti perang siber (cyber warfare), sehingga beliau fokus membangun pertahanan siber negara," kata dia.

Pernyataan Prabowo semalam bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil, menurut Charles, juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan.

Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp 108,4 triliun. Menurut anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan ini, anggaran tersebut sudah naik dari era Presiden SBY.

Di akhir era SBY, anggaran pertahanan pada 2014 hanya Rp 86,2 trilun.

Baca juga: Jokowi: Saya Juga Banyak Dituduh, Pak Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebut TNI lemah dalam debat pilpres putaran keempat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Pada kesempatan itu, awalnya Prabowo meminta agar Jokowi memberikan perhatian terhadap pertahanan negara.

"Saya mohon Pak, bukan menyalahkan. Saya berpendapat, kekuatan pertahanan kita sangat rapuh, sangat lemah. Bukan salah Bapak, salah enggak tahu saya. Elit," kata Prabowo.

Tak lama, terdengar tawa dari beberapa penonton debat.

"Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa, lucu ya. Kok lucu?" ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com