Ini Tiga Jenis Serangan Siber pada Pemilu 2019 Menurut BSSN

Kompas.com - 27/03/2019, 16:40 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengungkapkan beberapa jenis ancaman serangan siber yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2019.

Jenis-jenis ancaman tersebut terdiri dari hack, leak, dan amplify.

Untuk jenis ancaman hack dapat berupa pembuatan laman web palsu untuk menipu target, dan metode peretasan lainnya.

"Untuk hack, ini merupakan serangan yang bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam pemilu," ungkap Djoko saat Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Kemudian, jenis kedua adalah leak atau pembocoran informasi.

Menurut Djoko, jenis serangan tersebut memiliki karakteristik berupa micro-targetting, dengan menyasar peserta pemilu tertentu.

"Misalnya dengan cara menargetkan data peserta ataupun konstituen pemilu. Data atau informasi peserta yang bersifat privat dicuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," papar dia.

Jenis terakhir adalah amplify yang merupakan serangan untuk memviralkan informasi yang didapatkan melalui jenis serangan sebelumnya.

Djoko menuturkan serangan tersebut dapat dikatakan sebagai kampanye hitam atau black campaign.

"Serangan ini bertujuan untuk menyerang peserta pemilu atau kita sebut sebagai black campaign. Yaitu menjatuhkan lawan dengan mempublikasi seluruh fakta, bukti kekurangan atau keburukan dari pihak lawan," ujar dia.

Ia berpandangan, ketiga serangan yang terjadi secara masif dapat menganggu penyelenggaraan pemilu.

Bahkan, hal itu dapat berujung pada delegitimasi penyelenggara dan kontestannya pemilu.

Oleh karena itu, BSSN memiliki tiga strategi yang perlu dilakukan secara simultan sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman tersebut.

"Pertama, strategi penguatan keamanan aplikasi pemilu. Kedua, penguatan infrastruktur TI KPU, dan edukasi literasi terhadap pihak yang terlibat langsung pada pemilu dan masyarakat," tutur Djoko.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X