Ini Tiga Jenis Serangan Siber pada Pemilu 2019 Menurut BSSN

Kompas.com - 27/03/2019, 16:40 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengungkapkan beberapa jenis ancaman serangan siber yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2019.

Jenis-jenis ancaman tersebut terdiri dari hack, leak, dan amplify.

Untuk jenis ancaman hack dapat berupa pembuatan laman web palsu untuk menipu target, dan metode peretasan lainnya.

"Untuk hack, ini merupakan serangan yang bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam pemilu," ungkap Djoko saat Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Kemudian, jenis kedua adalah leak atau pembocoran informasi.

Menurut Djoko, jenis serangan tersebut memiliki karakteristik berupa micro-targetting, dengan menyasar peserta pemilu tertentu.

"Misalnya dengan cara menargetkan data peserta ataupun konstituen pemilu. Data atau informasi peserta yang bersifat privat dicuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," papar dia.

Jenis terakhir adalah amplify yang merupakan serangan untuk memviralkan informasi yang didapatkan melalui jenis serangan sebelumnya.

Djoko menuturkan serangan tersebut dapat dikatakan sebagai kampanye hitam atau black campaign.

"Serangan ini bertujuan untuk menyerang peserta pemilu atau kita sebut sebagai black campaign. Yaitu menjatuhkan lawan dengan mempublikasi seluruh fakta, bukti kekurangan atau keburukan dari pihak lawan," ujar dia.

Ia berpandangan, ketiga serangan yang terjadi secara masif dapat menganggu penyelenggaraan pemilu.

Bahkan, hal itu dapat berujung pada delegitimasi penyelenggara dan kontestannya pemilu.

Oleh karena itu, BSSN memiliki tiga strategi yang perlu dilakukan secara simultan sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman tersebut.

"Pertama, strategi penguatan keamanan aplikasi pemilu. Kedua, penguatan infrastruktur TI KPU, dan edukasi literasi terhadap pihak yang terlibat langsung pada pemilu dan masyarakat," tutur Djoko.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X