Kompas.com - 26/03/2019, 15:02 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Syahar Diantono di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Syahar Diantono di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Antimafia Bola akan memeriksa mantan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan mantan Bendahara PSSI, Berlinton Siahaan, pada pekan depan.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Syahar Diantono mengatakan, Berlinton akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor pada pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman.

"Ada minggu depan. (Pemeriksaan) saksi atas nama Pak Berlinton," kata Syahar di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Satgas Antimafia Bola Polri Resmi Tahan Joko Driyono

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan mantan anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI Hidayat sebagai tersangka.

Hidayat diduga berperan dalam memengaruhi manajer Madura United Januar Hermawan untuk mengatur skor pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman.

Untuk Hidayat, Syahar mengatakan aparat sedang mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk melengkapi berkas perkara.

Baca juga: Ketua IPW Inginkan Satgas Antimafia Bola Segera Tahan Jokdri

"Tersangka H ini kan memang lagi sakit di rumah sakit Surabaya, sekarang sedang proses untuk melengkapi keterangan saksi-saksi. Sudah dilakukan upaya-upaya pemanggilan saksi, ini kita teruskan untuk proses pemberkasan," ujar Syahar.

Tak hanya melakukan pemeriksaan, Syahar menyebutkan, Satgas juga sedang menelusuri aliran dana untuk mendalami kasus ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Nasional
UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Nasional
Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Nasional
UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

Nasional
Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Nasional
Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Nasional
Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Nasional
DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Nasional
Kejagung Sebut Ekstradisi Indonesia-Singapura Akan Permudah Kerja Penegak Hukum

Kejagung Sebut Ekstradisi Indonesia-Singapura Akan Permudah Kerja Penegak Hukum

Nasional
Dugaan Praktik Perbudakan Bupati Langkat, Golkar: Kalau Melanggar HAM, Kita Bisa Berhentikan dari Kader

Dugaan Praktik Perbudakan Bupati Langkat, Golkar: Kalau Melanggar HAM, Kita Bisa Berhentikan dari Kader

Nasional
Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

Nasional
KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

Nasional
KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.