Penjelasan PSI soal Dibatalkannya Keikutsertaan pada Pemilu 2019 di 47 Wilayah oleh KPU

Kompas.com - 22/03/2019, 18:45 WIB
Ilustrasi pemungutan suaraThinkstock Ilustrasi pemungutan suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum membatalkan keikutsertaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Legislatif 2019 di 47 wilayah.

Sebelumnya, KPU membatalkan keikutsertaan PSI di dua daerah yaitu di Kabupaten Bangka Barat dan Mahakam Ulu.

Alasan pembatalan karena kepengurusan PSI setempat belum melaporkan awal dana kampanye.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PSI Endang Tirtana menjelaskan partainya memang tidak memiliki kepengurusan di 47 wilayah itu.

Baca juga: KPU Coret Keikutsertaan 11 Parpol di 429 Wilayah karena Tak Lapor Dana Kampanye

"Empat puluh tujuh DPD yang dibatalkan KPU ikut peserta pemilu itu ada 2 kategori. Pertama, DPD-DPD itu tidak memiliki caleg. Kedua, kepengurusan PSI belum terbentuk di daerah tersebut," ujar Endang melalui keterangan tertulis, Jumat (22/3/2019).

Endang mengatakan, kondisinya berbeda dengan DPD di Kabupaten Bangka Barat dan Mahakam Ulu.

Di dua kabupaten tersebut, PSI mencalonkan anggota legislatif. Namun, pengurus partai setempat terlambat melaporkan dana awal kampanye.

Sementara, di 47 wilayah ainnya, PSI memang tidak mencalonkan anggota legislatif.

"Sehingga secara otomatis tidak ada laporan LADK karena tidak ada aktivitas kampanye," kata Endang.

Sebagai partai baru, kata Endang, PSI akan terus memperkuat struktur di daerah-daerah.

Setelah Pileg 2019 selesai, PSI akan menyelesaikan masalah kekurangan kepengurusan di beberapa daerah di Indonesia.

Adapun totalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret keikutsertaan 11 partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 di satu provinsi dan 428 kabupaten/kota.

Tindakan ini diambil KPU karena 11 parpol tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga batas waktu 10 Maret 2019.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X