Penjelasan PSI soal Dibatalkannya Keikutsertaan pada Pemilu 2019 di 47 Wilayah oleh KPU

Kompas.com - 22/03/2019, 18:45 WIB
Ilustrasi pemungutan suara ThinkstockIlustrasi pemungutan suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum membatalkan keikutsertaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Legislatif 2019 di 47 wilayah.

Sebelumnya, KPU membatalkan keikutsertaan PSI di dua daerah yaitu di Kabupaten Bangka Barat dan Mahakam Ulu.

Alasan pembatalan karena kepengurusan PSI setempat belum melaporkan awal dana kampanye.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PSI Endang Tirtana menjelaskan partainya memang tidak memiliki kepengurusan di 47 wilayah itu.


Baca juga: KPU Coret Keikutsertaan 11 Parpol di 429 Wilayah karena Tak Lapor Dana Kampanye

"Empat puluh tujuh DPD yang dibatalkan KPU ikut peserta pemilu itu ada 2 kategori. Pertama, DPD-DPD itu tidak memiliki caleg. Kedua, kepengurusan PSI belum terbentuk di daerah tersebut," ujar Endang melalui keterangan tertulis, Jumat (22/3/2019).

Endang mengatakan, kondisinya berbeda dengan DPD di Kabupaten Bangka Barat dan Mahakam Ulu.

Di dua kabupaten tersebut, PSI mencalonkan anggota legislatif. Namun, pengurus partai setempat terlambat melaporkan dana awal kampanye.

Sementara, di 47 wilayah ainnya, PSI memang tidak mencalonkan anggota legislatif.

"Sehingga secara otomatis tidak ada laporan LADK karena tidak ada aktivitas kampanye," kata Endang.

Sebagai partai baru, kata Endang, PSI akan terus memperkuat struktur di daerah-daerah.

Setelah Pileg 2019 selesai, PSI akan menyelesaikan masalah kekurangan kepengurusan di beberapa daerah di Indonesia.

Adapun totalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret keikutsertaan 11 partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 di satu provinsi dan 428 kabupaten/kota.

Tindakan ini diambil KPU karena 11 parpol tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga batas waktu 10 Maret 2019.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X