Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 18,2 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Kompas.com - 21/03/2019, 08:52 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan masyarakat yang belum menentukan pilihan partai politik di pemilu legislatif 2019 masih cukup besar, yakni 18,2 persen.

Angka tersebut hanya turun sedikit dari survei Litbang Kompas Oktober 2018 lalu. Saat itu, responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 20,4 persen.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, banyak masyarakat belum menentukan pilihan parpol karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada 17 April. Akibatnya, perhatian masyarakat terlalu tersedot pada kontestasi Pilpres antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Urusan memilih partai politik seakan kalah pamor dengan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kurang dari satu bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, porsi pemilih mengambang relatif tidak bergerak dalam memilih parpol," kata Yohan dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang Kompas, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Yohan menuliskan, perhatian publik yang besar terhadap pemilihan presiden sedikit mengabaikan pertarungan antarparpol dan calon anggota legislatif. Tahapan kampanye pileg yang sudah menjelang babak akhir pun belum membuat publik antusias mengikuti pertarungan memperebutkan kursi legislatif itu.

"Tidak heran jika kemudian sampai hari ini tidak sedikit pemilih masih bingung, bahkan tidak mengetahui caleg yang akan dipilih, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat," ulas Yohan.

Menurut Yohan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah parpol, terutama dalam menggenjot dukungan pemilih di tengah perhatian mereka pada urusan pilpres. Ini berlaku khususnya bagi partai yang tidak mendapatkan efek ekor jas dari capres yang mereka usung.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, hanya PDI-P dan Gerindra yang mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Elektabilitas kedua parpol itu masih yang teratas. PDI-P dipilih oleh 26,9 persen responden, sementara Gerindra dipilih 17 persen responden.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," tulis Wahyu."

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com