Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Mengenal Lebih Jauh Sosok Ma’ruf Amin yang Kaya Ilmu

Kompas.com - 20/03/2019, 13:18 WIB
Mikhael Gewati

Editor


KOMPAS.com
– Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Ulama kharismatik kelahiran Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 ini ternyata tak hanya ahli soal agama, tapi juga seorang politisi.

Pada bidang agama, Ma'aruf merupakan salah satu ulama ahli fiqih di Indonesia. Ma’ruf mendapat gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Rektor Unversitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Komarudin Hidayat pada 5 Mei 2012.

Ma'ruf juga memiliki gelar profesor dan guru besar, yakni pada bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penganugerahan gelar profesor dimaksud, dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) lewat sidang terbuka pada Rabu 24 Mei 2017.

Baca juga: Ini Alasan Ma'ruf Amin Terima Ajakan Jokowi Jadi Cawapres

Keahliannya dalam ilmu agama, mengantarkan Ma'ruf Amin hingga menyandang dua jabatan yang sangat penting, yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais 'Aam Nahdlatul 'Ulama.

Saat di MUI, Ma’ruf Amin mengeluarkan 25 fatwa tentang ekonomi syariah sejak 2015. Di antaranya, terkait Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, hingga soal Uang elektronik Syariah.

Bukan rahasia umum lagi bahwa, Ma'ruf Amin merupakan keturunan dari Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Ma'ruf Amin merupakan cicit Syaikh Nawawi, ulama besar asal Banten yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia.

Dunia politik

Di sisi lain dalam dunia politik, Ma'ruf Amin antara lain, menjadi anggota DPR dari Utusan Golongan (1971–1973) dan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973-1977. Lalu juga pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP (1977–1982).

Tercatat beliau pernah pula menjadi anggota MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1997–1999. Bersama PKB, ia lagi-lagi pernah menjadi anggota DPR pada periode 1999–2004.

Lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, ini pun pernah dua kali menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yakni, pada 2007-2010 dan 2010-2014.

Tak ayal, karena kepiawaiannya di bidang agama ditambah pengalaman politiknya selama puluhan tahun, menjadikan Ma'ruf Amin sosok yang lengkap dan langka.

Banyak pihak menilai, tak salah jika ia menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Baca jugaMa'ruf Amin Bahas Pemerataan Ekonomi Dalam Kunjungan di Medan

Ma'ruf Amin pun mengapresiasi kinerja Jokowi bersama Jusuf Kalla pada Kabinet Kerja 2014-2019. Menurutnya, banyak pencapaian yang sekarang dirasakan oleh rakyat.

“Kinerja Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla sangat baik. Banyak investasi infrastruktur yang menjadi modal untuk pembangunan Indonesia ke depannya,” kata Ma’ruf Amin seperti ditayangkan Kompas TV, Minggu (24/2/2019).

Karenanya, bersama Jokowi pada Pilpres 2019, Ma'ruf Amin berkomitmen akan melanjutkan program yang telah berjalan dan menyempurnakan beberapa program lainnya.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tentu, akan sangat menguntungkan jika memiliki wakil presiden yang menguasai dan memahami secara mendalam banyak hal, khususnya ilmu agama dan ekonomi Islam.

Ini perlu agar bisa mengantarkan Indonesia menjadi nomor satu atau terdepan khususnya mengenai ekonomi islami.

#IndonesiaOptimis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com