BPN: Problem Kartu-kartu Baru Selalu Ada Tumpang Tindih Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengatakan ada masalah yang akan selalu muncul dalam program-program berbasis kartu. Menurut dia, program semacam itu hanya akan menimbulkan tumpang tindih data.

"Kartu-kartu baru juga problemnya yaitu selalu ada tumpang tindih data," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Oleh karena itu, dia menilai solusi yang disampaikan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tentang program satu kartu lebih visioner dari program kartu Jokowi-Ma'ruf.

Masyarakat hanya membutuhkan KTP elektronik yang sudah dimiliki untuk mendapatkan manfaat atas program-program pemerintah. Termasuk untuk layanan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

"Sebaiknya kita menggunakan basis data KTP sebagai basis data dasar untuk menentukan apakah seorang mendapatkan subsidi di bidang pendidikan, bidang hukum, bidang kesehatan, dan lainnya sehingga tidak perlu ada kartu-kartu baru," kata Muzani.

Pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

Ke-tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.

Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Baca juga: Di Debat Ketiga, Maruf Amin Pamerkan 3 Kartu Program Baru

Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah.

Artinya masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah.

"Jadi cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapatkan layanan," kata Sandiaga.

"Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita," ucapnya.

Baca juga: Sandiaga: Rakyat Sudah Terbebani dengan Begitu Banyak Kartu

Meski konsep single identity number belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki banyak anak-anak muda yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi.

"Dengan terobosan inovasi, dengan pendekatan digital sangat mudah dilakukan. Kita punya programmer-programmer canggih. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan khusus untuk teknologi digital ini. Jadi itu harapan kita," tutur Sandiaga.