TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Ujian Nasional Perlu Diperbaiki, Bukan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai Ujian Nasional (UN) yang sudah ada tak perlu dihapus, melainkan harus diperbaiki kualitasnya.

Hal itu ia sampaikan menanggapi usulan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat debat ketiga Pilpres 2019, Minggu (17/3/2019).

"Tinggal, menurut saya, yang ada ini tinggal diperbaiki, tingggal terus dikaji. Supaya menjadi data rujukan dan data ukuran mengambil kebijakan, khususnya di bidang pendidikan," ujar Karding saat dihubungi, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Pengamat: Ujian Nasional Masih Perlu untuk Pemetaan Tingkat Pendidikan

Ia menilai, dari tahun ke tahun UN terus diperbaiki sehingga berbeda dengan saat pertama kali diluncurkan.

Selain itu, Karding menilai UN tetap diperlukan untuk mengukur standar pendidikan secara nasional secara kualitatif dan kuantitatif.

Dengan adanya standar yang jelas, Karding mengatakan, pemerintah memiliki standar untuk mengukur ketimpangan di dunia pendidikan sehingga bisa segera memperbaikinya.

Baca juga: HNW: Rencana Sandiaga Hapus Ujian Nasional Menjawab Keluhan Masyarakat

Lagipula, kata Karding, UN sekarang tak menentukan kelulusan seperti dulu sehingga siswa bisa lebih mengembangkan potensinya di luar mata pelajaran yang ada di UN.

"UN kali ini, atau di zaman sekarang itu tidak menentukan kelulusan siswa tetapi UN menjadi instrumen untuk mengukur standar pendidikan kita agar dia bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif," tutur Karding.

"Mengingat negara kita begitu besar, banyak pulau, banyak daerah. Sehingga kita tidak ingin pendidikan kita ini berjalan timpang, Jawa dan luar jawa, kota dan desa. Dan juga agar kita tahu, posisi kita hari ini ada dimana, jadi kita punya standar yang jelas," lanjut politisi PKB itu.