Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KEK Tanjung Kelayang Serap Investasi Rp 9 Triliun, Jokowi Ingin Dua KEK Lainnya Mengikuti

Kompas.com - 15/03/2019, 05:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

PANGKALPINANG, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo meyakini, dibentuknya sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bangka Belitung, akan mendongkrak perekonomian di provinsi tersebut.

Di KEK Tanjung Kelayang yang baru dibentuk tahun 2016 lalu saja, telah memberikan imbas positif, yaitu berupa peningkatan pendapatan daerah provinsi tersebut secara signifikan.

"Tadi Pak Gubernur menyampaikan, setelah ada (KEK) Tanjung Kelayang, PAD itu nambah, naik 300 persen," ujar Jokowi di sela kegiatannya di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung pada Kamis (14/3/2019).

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman sekaligus melaporkan bahwa nilai investasi yang masuk di KEK Tanjung Kelayang saat ini sudah mencapai Rp 9 triliun.

"Di (KEK) Tanjung Kelayang, Rp 9 triliun. Sheraton sudah masuk, Sofitel akan masuk, M Gallery juga akan masuk. Kita harapkan nanti di KEK yang berikutnya, akan masuk investasi yang lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Target Investasi di KEK Tanjung Kelayang Capai Rp 10,3 Triliun

Diketahui, ke depannya, pemerintah masih akan membangun dua KEK lagi di provinsi Babel, yaitu KEK Tanjung Gunung dan Sungailiat. Ia yakin perekonomian Bangka Belitung meningkat pesat.

"Akan dibuat lagi ya KEK yang lainnya, baru disiapkan, sehingga kita harapkan betul- betul ekonomi dapat tumbuh," lanjut Presiden.

Ketika ditanya target pembangunan dua KEK tersebut, Jokowi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terkendala pembebasan lahan. Namun, ia optimistis kendala itu dapat diatasi dengan sinergi bersama pemerintah daerah setempat.

Apalagi, lanjut Jokowi, investor sudah antre ingin masuk ke daerah tersebut.

"Tadi baru saya tanyakan ke Menko Ekonomi, masih ada urusan pembebasan lahan yang nanti akan segera selesai dan akan langsung kita tandatangani secepatnya. Karena peminat investasi di sana ini sudah ada," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com