Kompas.com - 13/03/2019, 10:23 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pengembangan mobil listrik di Indonesia masih membutuhkan waktu.

Karena itu, menurut dia, pemberlakuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil Low Cost Green Car ( LCGC) atau mobil murah tak serta merta memunculkan industri mobil listrik yang mapan.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi rencana pemberlakuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil murah untuk mendorong produksi mobil listrik di Indonesia.

Rencana tersebut sudah disampaikan Menteri Perindustrian ke Komisi XI DPR pada Senin (11/3/2019).

"Ya itu yang mungkin tidak dinaikkan itu yang tidak green, yang masih ada emisinya. Tetapi saya belum mendapatkan laporan dari Menkeu, jadi belum kami tahu. Tetapi itu tentunya menyeimbangkan. Mobil listrik kan masih punya waktu dan tidak tiba-tiba," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyampaikan ketentuan dalam memproduksi mobil listrik kepada seluruh produsen mobil di Indonesia.

Saat ini, kata Kalla, seluruh produsen tengah mengkaji pengembangan industri mobil listrik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kini segala bentuk peraturan yang akan menstimulus industri mobil listrik juga masih dikaji pemerintah.

"(peraturan-peraturan terkait) lagi didiskusikan di tingkat kementerian," sambung Kalla.

Sebelumnya berdasarkan draf skema yang disampaikan pemerintah ke DPR, mobil LCGC yang masuk Kendaraan Bermotor Hemat energi dan Harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.