Jadi Saksi Meringankan, Soleman Ponto Cerita Irwandi Yusuf saat Penyerahan Senjata di Aceh

Kompas.com - 11/03/2019, 20:52 WIB
Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019). Soleman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLaksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019). Soleman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019). Soleman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Dalam persidangan, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI itu menceritakan pengalaman saat dia ditugaskan dalam perdamian pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Secara khusus, Soleman menceritakan peran aktif Irwandi dalam mewujudkan Perjanjian Helsinki, pada 2005.

"Saya merasakan betul bagaimana dia (Irwandi) membangun trust (kepercayaan). Karena tanpa trust, tidak mungkin kita jalankan MoU itu," kata Soleman.

Menurut Soleman, salah satu poin penting dalam Perjanjian Helsinki adalah kesepakatan penyerahan senjata GAM dan pengurangan pasukan TNI di Aceh.

Baca juga: Kontraktor Takut Tak Dapat Pekerjaan jika Tak Menyuap Gubernur Aceh

Awalnya, menurut basis data yang dimiliki TNI, GAM memiliki sekitar 400 pucuk senjata campuran. Namun, Soleman mengaku terkejut saat Irwandi yang hadir sebagai perwakilan GAM di Helsinki, menyebut bahwa senjata yang dimiliki GAM jumlahnya 812 pucuk senjata.

"Kami terbengong, karena yang kami tahu 400 senjata, tapi Beliau bilang 812. Begitu penyerahan, senjata campuran ada 1.065. Yang full pabrikan 807, memang tidak sampai 812," kata Soleman.

Kepercayaan yang dibangun Irwandi tak hanya sampai di situ. Menurut Soleman, saat penyerahan senjata dilakukan, Irwandi menjadi orang yang memeriksa satu-satu per satu senjata yang masih aktif.

Ratusan senjata itu diperiksa sendiri oleh Irwandi di tengah lapangan saat kondisi panas terik. Bahkan, menurut Soleman, saat itu kaca mata Irwandi sampai pecah karena mengokang banyak senjata.

Baca juga: Pengusaha Akui Berikan Buku Tabungan, ATM, dan Uang kepada Gubernur Aceh

"Dia periksa apakah senjata masih bisa bekerja dengan baik sampai kaca matanya pecah. Betapa kemauan Beliau menjanjikan penyerahan senjata itu tercapai," kata Soleman.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.

Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dan Rp 32,4 miliar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X