Jadi Saksi Meringankan, Soleman Ponto Cerita Irwandi Yusuf saat Penyerahan Senjata di Aceh

Kompas.com - 11/03/2019, 20:52 WIB
Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019). Soleman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLaksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019). Soleman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019). Soleman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Dalam persidangan, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI itu menceritakan pengalaman saat dia ditugaskan dalam perdamian pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Secara khusus, Soleman menceritakan peran aktif Irwandi dalam mewujudkan Perjanjian Helsinki, pada 2005.

"Saya merasakan betul bagaimana dia (Irwandi) membangun trust (kepercayaan). Karena tanpa trust, tidak mungkin kita jalankan MoU itu," kata Soleman.

Menurut Soleman, salah satu poin penting dalam Perjanjian Helsinki adalah kesepakatan penyerahan senjata GAM dan pengurangan pasukan TNI di Aceh.

Baca juga: Kontraktor Takut Tak Dapat Pekerjaan jika Tak Menyuap Gubernur Aceh

Awalnya, menurut basis data yang dimiliki TNI, GAM memiliki sekitar 400 pucuk senjata campuran. Namun, Soleman mengaku terkejut saat Irwandi yang hadir sebagai perwakilan GAM di Helsinki, menyebut bahwa senjata yang dimiliki GAM jumlahnya 812 pucuk senjata.

"Kami terbengong, karena yang kami tahu 400 senjata, tapi Beliau bilang 812. Begitu penyerahan, senjata campuran ada 1.065. Yang full pabrikan 807, memang tidak sampai 812," kata Soleman.

Kepercayaan yang dibangun Irwandi tak hanya sampai di situ. Menurut Soleman, saat penyerahan senjata dilakukan, Irwandi menjadi orang yang memeriksa satu-satu per satu senjata yang masih aktif.

Ratusan senjata itu diperiksa sendiri oleh Irwandi di tengah lapangan saat kondisi panas terik. Bahkan, menurut Soleman, saat itu kaca mata Irwandi sampai pecah karena mengokang banyak senjata.

Baca juga: Pengusaha Akui Berikan Buku Tabungan, ATM, dan Uang kepada Gubernur Aceh

"Dia periksa apakah senjata masih bisa bekerja dengan baik sampai kaca matanya pecah. Betapa kemauan Beliau menjanjikan penyerahan senjata itu tercapai," kata Soleman.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.

Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dan Rp 32,4 miliar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X