Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Pertanyakan Sumber Dana Lembaga Survei yang Sebut Jokowi Unggul

Kompas.com - 11/03/2019, 12:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, mempertanyakan data lembaga survei yang menyebutkan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari pasangan Prabowo-Sandiaga.

Menurut Ferdinand, hasil survei tersebut berbeda dengan survei internal BPN yang menunjukkan keunggulan Prabowo.

Ia juga mempertanyakan sumber dana lembaga-lembaga survei tersebut yang hampir setiap minggu menunjukkan unggulnya elektabilitas Jokowi.

Hal itu disampaikan Ferdinand menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,9 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 32,1 persen.

Baca juga: Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 54 Persen, Jokowi-Maruf 40-an Persen

 

"Ini pun kan jadi pertanyaan bagi kami. Siapa yang membiayai mereka dan apa visi mereka. Untuk bisa dipercaya, lembaga survei ini sebetulnya kami minta membuka row data surveinya, data mentahnya," kata Ferdinand saat dihubungi, Senin (11/3/2019).

"Dan kedua membuka siapa yang membiayai survei tersebut supaya kami melihat dan mempunyai alasan apakah harus percaya kepada survei tersebut atau tidak," lanjut politisi Demokrat tersebut.

Oleh karena itu, kata Ferdinand, BPN hanya berpegang pada survei internal dalam menentukan langkah apa yang akan diambil terkait strategi kampanye.

Ferdinand mengklaim bahwa hasil survei internal BPN menunjukkan hasil yang berbeda dengan sejumlah lembaga survei yang menyebut Jokowi lebih unggul dari Prabowo.

Namun, Ferdinand tak mempermasalahkan jika ada masyarakat yang memercayai lembaga survei yang menyatakan Jokowi unggul dari Prabowo.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 54,9 Persen, Prabowo-Sandi 32,1 Persen

"Jadi kami melakukan survei internal sendiri. Nah itu yang kami pegang. Terkait dengan survei-survei yang lain, mohon maaf kami menyatakan untuk saat ini kami minus trust ya. Tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap hasil-hasil yang dirilis tersebut," lanjutnya.

Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih tinggi ketimbang pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ini temuan yang signifikan, nyata dan jelas meyakinkan bahwa calon yang satu lebih unggul atas calon lain," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Peneliti menanyakan, seandainya pemilu dilakukan sekarang, siapa pasangan capres dan cawapres yang akan dipilih.

Baca juga: Survei SMRC: Kepercayaan Publik terhadap Bawaslu Cukup Tinggi

Hasilnya, 54,9 persen memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sementara pemilih pasangan Prabowo-Sandi sebesar 32,1 persen.

Kemudian, sebanyak 13,0 persen menyatakan tidak tahu atau merahasiakan pilihannya.

"Selisih keduanya sekitar 23 persen bila pilpres dilakukan saat survei," kata Deni.

Pengumpulan data dalam survei ini berlangsung pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.426 responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Elektabilitas capres dan cawapres menurut 4 lembaga survei

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com