Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Terowongan Nanjung, Jokowi Yakin Bandung Selatan Bebas Banjir Musim Hujan Mendatang

Kompas.com - 10/03/2019, 16:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini sejumlah daerah di Bandung Selatan tidak lagi terkena banjir apabila Terowongan Nanjung sudah beroperasi.

Di sela blusukan ke proyek yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Minggu (10/3/2019) pagi itu, Presiden mengatakan ada dua terowongan yang dibangun.

"Yang satu ini sudah rampung. Yang satu lagi, separuh lebih (rampung). Tahun ini rampung lah, akhir tahun," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Targetkan Terowongan Pengendali Banjir Citarum Rampung Akhir 2019

"Dengan begitu, nanti saat kita masuk ke musim hujan berikutnya, sudah kelihatan fungsi terowongan ini," lanjut dia.

Beberapa daerah Bandung Selatan yang disasar pada proyek pengendali banjir Sungai Citarum ini yakni Dayeuhkolot, Baleendah, Andir, dan daerah Bandung Selatan lainnya.

Terowongan itu sendiri memiliki panjang 230 x 2 meter berdiameter terowongan 8 x 2 meter.

Terowongan air ini dirancang dapat menampung debit air sebesar 700 meter kubik per detik.

Jokowi sekaligus mengatakan bahwa proyek itu sebenarnya proyek lama. Tapi lantaran pemerintah kabupaten serta provinsi tak sanggup menjalankannya, pemerintah pusat atas perintahnya, mengambil alihnya.

"Sejak 15 tahun, proyek ini sudah dikoja-kaji dan sekarang ini sedang proses, kami kerjakan," ujar Jokowi.

Proyek tersebut ditargetkan rampung di akhir 2019.

Baca juga: Terowongan Pengendali Banjir Citarum Baru 21 Persen

Jokowi mengakui, salah satu kendala di dalam pelaksanaan proyek seperti ini adalah pembebasan lahan.

Namun, ia meminta agar sosialisasi dilakukan dengan benar agar masyarakat tak resistant terhadap rencana pembangunan proyek.

"Sepanjang itu memang bermanfaat, ya dijelaskan saja ya kepada masyarakat ya kebutuhan lahan sebesar itu. Dijelaskan saja fungsinya, rakyat banyak saya kira akan memberikan ruang," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com