Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ormas Forum Betawi Rempug Akan Deklarasi Dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 08/03/2019, 11:31 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Betawi Rempug (FBR) akan mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Rencana deklarasi dukungan itu disampaikan Ketua Umum FBR Luthfi Hakim saat menjumpai Ma'ruf Amin di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019). 

"Kehadiran kami sehubungan akan dilaksanakan deklarasi dukungan FBR untuk paslon 01. Kedatangan kami setidaknya ketemu orangtua untuk meminta restu dan doa. Mudah-mudahan acara Minggu nanti bisa berjalan lancar sukses tanpa aral yang berarti," ujar Luthfi.

Deklarasi akan dilakukan pada 10 Maret 2019.

Baca juga: Relawan Lintas Organisasi Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Garut

Luthfi mengatakan, alasan FBR mendukung paslon nomor urut 01 itu karena menilai, sosok Jokowi yang peduli terhadap masyarakat Betawi.

FBR menganggap Jokowi peduli dengan kebudayaan Betawi sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

Menurut dia, berkat Jokowi, baju sadariah khas Betawi bahkan menjadi seragam ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi rencana tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih.

Baca juga: Dai Bogor Raya Dukung Jokowi-Maruf karena Dinilai Mampu Redam Konflik SARA

Menurut Ma'ruf, FBR merupakan salah satu ormas potensial yang ada di Jakarta. Dia sendiri merasa dekat dengan budaya Betawi karena menjadi anggota DPRD DKI Jakarta selama dua periode.

Terkait deklarasi, Ma'ruf mengatakan, Jokowi aakan menghadirinya.

"Insya Allah dihadiri Pak Jokowi, kebetulan Beliau bersedia. Saya tanggal 10 ada di Sumatera Utara. Tapi ini lebih baik, Beliau bisa hadir lebih bagus," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com